"Seluruh kelembagaan keamanan laut harus satu pintu di bawah Bakamla," kata dia, melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Rabu.
Ia katakan itu pada Webinar yang dilaksanakan oleh Indonesia Ocean Justice Initiative bertajuk "Penguatan Kelembagaan Sistem Keamanan Laut Indonesia".
Politikus senior Partai Demokrat itu menilai sistem keamanan laut Indonesia belum sesuai harapan karena ada kurang lebih tujuh lembaga yang menjadi penjaga laut Indonesia namun tidak ditopang dengan sistem koordinasi yang baik.
Baca juga: Bakamla: Tata kelola keamanan laut di Indonesia belum optimal
Akibatnya, kata pemilik nama lengkap Syarifuddin Hasan itu, seringkali menyebabkan banyaknya tumpang tindih kewenangan di laut.
Menurut dia, selama ini Bakamla yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 178/2014 belum optimal kinerjanya, apalagi secara anggaran dan armada belum mencapai kondisi ideal.
"Perlu dikuatkan melalui penganggaran dan mekanisme komando satu pintu atau 'unity of command' di mana Bakamla, Polairut, KPLP, Dirjen Bea Cukai, KKP, dan lembaga lain berada di bawah komando Bakamla," katanya.
Anggota DPR Komisi I yang membidangi pertahanan itu menjelaskan bahwa ada tiga aspek utama dalam membangun keamanan Indonesia yakni aspek polisionil, aspek militer, dan aspek diplomasi.
Baca juga: Pencurian ikan, Bakamla: Potensi SDA terancam tak bisa dinikmati
"Pendekatan paling pertama yang harus dilakukan untuk menjaga laut Indonesia adalah menguatkan sistem kelembagaan keamanan laut Indonesia yang selama ini belum satu padu dalam menjaga laut," ungkap Syarief.
Hasan mengatakan Indonesia juga harus membangun kekuatan militer untuk memberikan rasa aman, daya gertak, dan menguatkan pertahanan Indonesia, terutama di perbatasan.
Meski demikian, kata dia, Indonesia harus mengedepankan diplomasi untuk menghindari potensi perang yang mungkin saja terjadi, terutama di Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan perairan Natuna Utara.
“Penguatan kelembagaan keamanan laut harus tetap mengedepankan aspek diplomasi. Sebab, keamanan laut juga berhubungan dengan politik, hukum, hubungan luar negeri, sampai ekonomi. Pemerintah harus mengambil pembelajaran diplomasi a'la SBY dengan semangat million friends and zero enemy," kata dia.
Baca juga: Pandemi COVID-19, Bakamla sebut masih terjadi pelanggaran di laut
Sebagai gambaran, dia menjelaskan, luas lautan Indonesia mencapai 6,32 juta kilometer persegi atau hampir 62 persen dari keseluruhan wilayah Indonesia dihuni hampir 37 persen spesien ikan dan memiliki potensi perikanan 65 juta ton per tahun.
Pada sisi lain, Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, dan baru mencapai kesepakatan perihal perbatasan laut secara penuh hanya dengan Papua Nugini.
"Potensi inilah yang mesti dijaga dengan baik terutama di daerah-daerah perbatasan Indonesia," katanya.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2020
