KKP buat formulir daring, fasilitasi pengajuan kredit usaha perikanan

Kami berkomitmen untuk mendorong pelaku usaha sektor KP mendapatkan bantuan modal, biar usahanya semakin berkembang

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuat dan menyosialisasikan program formulir secara daring dalam rangka memfasilitasi pengajuan kredit usaha sektor kelautan dan perikanan mulai dari nelayan hingga pengolah hasil perikanan.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Nilanto Perbowo di Jakarta, Rabu mengungkapkan saat ini pihaknya telah menyediakan formulir secara daring yang dapat diisi oleh penyuluh perikanan atau pelaku usaha secara mandiri.

"Kami berkomitmen untuk mendorong pelaku usaha sektor KP mendapatkan bantuan modal, biar usahanya semakin berkembang," ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

Nilanto menambahkan pelaku usaha cukup memasukkan data diri, data usaha dan data perbankan secara online di laman http://bit.ly/aksesmodal_KKP.

Data-data tersebut, ujar dia, nantinya dikelola dan dibahas oleh tim kelompok kerja (pokja) sebelum akhirnya didorong ke perbankan.

Selanjutnya, baru diproses oleh pihak perbankan yang akan menilai kelayakan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jadi pelaku usaha silakan entri data," ucap Dirjen PDSPKP KKP.

Dalam proses penjaringan calon debitur secara daring ini, Nilanto memastikan tidak ada pungutan sepeser pun.

Bahkan, dia meminta pelaku usaha segera melapor jika menemukan atau dijanjikan dana akan cepat disetujui setelah menyetor sejumlah biaya.

"Ini semuanya gratis, jadi silakan dilaporkan melalui saluran pengaduan resmi KKP kalau ada pungli atau dijanjikan macam-macam," tegasnya.

Rencananya formulir daring ini akan terus disempurnakan. Nilanto berharap melalui layanan ini, para pelaku usaha bisa terus bertahan dan menjadi pemenang di masa pandemi.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memastikan negara menyediakan akses pemodalan melalui kredit usaha rakyat (KUR) serta dana badan layanan umum (BLU) dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

Adapun anggaran program KUR yang disiapkan pemerintah mencapai Rp190 triliun sehingga Menteri Edhy mengajak peran aktif masyarakat dan pemda untuk mengembangkan potensi perikanan.

Guna mengawal program ini, KKP telah menyiapkan sejumlah strategi dan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan.

Adapun anggotanya ialah perwakilan eselon I lingkup KKP, Pusat Investasi Pemerintah Kemenkeu, perbankan yang terdiri atas BRI, Mandiri, dan BNI, lembaga keuangan nonbank seperti BLU LPMUKP, Pegadaian, Permodalan Nasional Madani, Bahana Artha Ventura, dan Jamkrindo.