Gamawan Punya Pemikiran Soal Otonomi Daerah

Padang (ANTARA News) - Pengamat Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan, Prof. Dr. Yuliandri menilai Gamawan Fauzi punya pemikiran banyak soal otonomi daerah (Otoda) sehingga kalau posisinya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) diharapkan mampu melakukan perubahan yang lebih maksimalkan ke depan.

"Perjalanan Otoda hingga kini belum memuaskan karena masih dihadapkan berbagai problem dalam pelaksanaannya. Kita berharap Gamawan Fauzi mampu melahirkan konsep pemikirannya untuk perubahan yang signifikan ke depannya," kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang itu, di Padang, Minggu.

Yuliandri mengatakan itu ketika diminta tanggapannya terhadap terpilihnya Gubernur Sumbar oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk diproyeksikan menjadi Mendagri setelah melalui studi kelayakan dan kepaturan di Cikeas.

Menurutnya, secara kapasitas Gamawan Fauzi punya kemampuan berada di posisi Mendagri, karena secara riil beliau orang yang tahu dengan kondisi daerah.

Persoalan kebijakan Mendagri, tambahnya, memang tidak hanya berkaitan dengan daerah saja, tapi cakupannya luas, bahkan problem masih ada di tingkat pusat yang perlu dirubah dan dibenahi ke depannya.

Yuliandri mencontohkan, masih ditemukan adanya kebijakan parsial yang belum mengakomodir apa maunya daerah sehingga ketergantungan daerah masih tinggi terhadap pemerintah pusat.

Jadi, ke depan bagaimana semua daerah mampu memaknai Otoda secara utuh, dan tentunya kebijakan pusat tidak mereduksi apa yang dinginkan daerah.

Kemudian, Otoda tidak hanya konteks hubungan pusat dengan daerah dalam kaca Mendagri tetapi lintas sektoral di tingkat pusat harus juga disatukan pandangan dan pemahamannya.

Kondisi masih tersebut masih terlihat belum satu pemahaman, ada kebijakan departemen lain yang bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan Mendagri. Hal ini juga, membuat daerah tergantung dengan pemerintah pusat, bahkan implementasi Otoda tidak berjalan sebagaimana mestinya di daerah.

"Mendagri tak akan bisa jalan kalau Departemen lainnya belum satu pemahaman dalam memandang Otoda, karena selalu berbenturan dalam mengeluarkan kebijakan. Makanya perlu ditingkat harmonisasinya," katanya.

Selain itu, menurut Yuliandri, internal Mendagri harus juga dibenahi secara jernih karena masih ada terjadi reduksi-reduksi dalam Depdagri terhadap peraturan yang membuat daerah tergantung kepada pemerintah pusat.

Dia mengatakan, Mendagri tak hanya mengurus masalah pemerintah saja tetapi juga urusan politik dalam negeri, karena banyak persoalan yang masih harus dibenahi, di antaranya masalah sistem kependudukan.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Alvon Kurni Palma, mengatakan banyak "pekerjaan rumah" yang disisakan Mendargi terdahulu yang harus dikerjakan Mendagri mendatang.

Justru itu, salah satunya harus diperbaiki sistem kependudukan dan diharapkan bila Gamawan Fauzi menduduki posisi Mendagri, bisa menemukan suatu model sehingga tidak kacau lagi di masa mendatang.

"Sistem kependudukan masih menjadi masalah utama dalam Pemilihan Umum (Pemilu) baik legislatif maupun Pilpres 2009 di Indonesia. Ke depan diharapkan tidak lagi menjadi masalah utama,"katanya.

Selain itu, masalah batas wilayah tak kalah pentingnya harus dipikirkan sehingga tidak terus berkurang luas wilayah Indonesia, karena di klaim negara lain.

"Kita juga berharap memaksimalkan perjalanan otoda karena banyak daerah yang mengedepankan ego kedaerahan karena masih kurang utuhnya dalam memahami konsep otoda tersebut," katanya. (*)