"Saya mendukung kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak memberikan pos Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada orang Parpol. Khawatir dijadikan sapi perahan," kata Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, di Serang, Sabtu malam.
Menurut Amien, mengenai komposisi kabinet sudah proporsional, artinya, SBY-Boediono tetap mengakomodasi kepentingan parpol pendukung, kalangan profesional, dan Partai Golkar yang baru belakangan menjadi bagian dari pemerintah.
"Informasi yang saya dengar, PAN, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Golkar, sama-sama mendapat 3 kursi menteri. Kami khususnya mendapat pos menteri departemen ber-portofolio. Begitu juga dengan parpol pengusung lainnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), terlebih Partai Demokrat," katanya.
Selain itu, ia juga mengatakan, meskipun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono didukung oleh mayoritas parpol di DPR, namun, dalam fungsi pengawasan, kontrol DPR tetap harus kuat.
Menurutnya, jangankan parpol oposisi, Fraksi Partai Demokrat pun selaku parpol berkuasa, wajib melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik.
Sebab dalam dalam demokrasi, fungsi "check and balances" (kontrol dan keseimbangan) itu penting.
"Satu sisi, pemerintah harus kuat agar mereka bisa bekerja maksimal tanpa kendala miniminya dukungan politik. Namun, sisi lain, DPR tidak boleh menghilangkan fungsinya sebagai pengawas jalannya roda pemerintahan," tegasnya. (*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
