Surat bebas COVID-19 akan jadi syarat lintas kabupaten di Sulsel

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meminta seluruh kabupaten/kota untuk merancang surat keterangan bebas COVID-19 sebagai syarat lintas kabupaten di wilayah provinsi itu.

Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah menyampaikan permintaan itu pada Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Akuntabilitas Percepatan Penanganan COVID-19 se-Sulsel tahun 2020 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa.

Penerapan surat bebas COVID-19 bagi pelintas batas daerah itu untuk percepatan pemutusan mata rantai penularan virus corona di Sulsel. "Bukan hanya di bandara. Lintas batas darat juga diberlakukan," kata Nurdin Abdullah.

Oleh karena itu, Nurdin Abdullah meminta Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin dan bupati se-Sulsel untuk segera menyusun skenario bersama tentang penerapan surat bebas COVID-19 sebagai syarat perlengkapan perjalanan lintas daerah.

"Penanganan COVID-19 harus disikapi dan diatasi bersama. Harus ada upaya dilakukan bersama agar betul-betul selesai," ujarnya.

Acara ini juga dirangkaikan dengan penandatangan MoU antara Pemprov dan Kajati Sulsel terkait penanganan kasus hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang diikuti secara virtual oleh Ketua Satgas Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria, wali kota, bupati dan Forkompinda kabupaten dan kota se-Sulsel.

Pada kesempatan itu, turut hadir Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Andi Sumangerukka, Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe, Kajati Sulsel Dr Firdaus Dewilmar, Kepala Perwakilan BPKP Sulsel Arman Sahri Harahap, dan Sekprov Sulsel Dr Abdul Hayat Gani.