Stafsus Mendagri: Pilkada biasakan masyarakat soal tatanan normal baru

Jakarta (ANTARA) - Staf khusus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga mengatakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2020 bisa menjadi sarana menciptakan kebiasaan masyarakat terhadap tatanan normal baru.

"Pilkada ini menjadi kesempatan emas membiasakan seluruh elemen untuk menerapkan protokol kesehatan, sebagai kebiasaan pada tatanan normal baru," kata Kastorius Sinaga di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, sosialisasi, imbauan maupun ajakan tidak akan efektif dalam membiasakan masyarakat terhadap berbagai hal baru tentang protokol kesehatan COVID-19.

Oleh karena itu, Kastorius menilai pilkada sebagai sarana pengaplikasian secara nyata protokol kesehatan dan tentunya masyarakat serta semua elemen yang terlibat harus ikut menerapkannya jika ingin terlibat dalam pesta demokrasi.

Efektivitas penerapan normal baru menjadi menjanjikan karena pilkada digelar hampir setengah wilayah Indonesia, yakni 270 dari 540 daerah di Indonesia.

Masyarakat yang terlibat juga begitu besar, pemilih pilkada kali ini sebanyak 105 juta jiwa lebih, ratusan ribu penyelenggara, peserta pilkada sampai dengan sektor ekonomi yang juga ikut terlibat.

"Oleh karena itu tahap masa pilkada ini menjadi pintu yang paling golden opportunity untuk meningkatkan kesadaran kognitif masyarakat," katanya.

Penyelenggara, masyarakat, peserta pemilu, serta sektor bisnis yang terlibat akan berinteraksi dengan menerapkan protokol kesehatan, hal itu merupakan penerapan nyata new normal.

Masyarakat bisa merasakan penerapan protokol kesehatan tersebut pada tahapan verifikasi faktual, pemutakhiran data pemilih, kampanye sampai pada hari pemungutan suara.

Kemudian dari pihak calon kepala daerah tentunya juga akan menunjukkan kecakapan mereka pada pemilih tentang bagaimana cara maupun rencana mereka untuk mengelola dan memanajemen daerah dari pandemik COVID-19.

Poin-poin tersebut lah yang mendorong tatanan normal baru menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat, bukan hanya sekedar pemodelan semata, tetapi langsung dirasakan karena ada praktik nyatanya.

Selain itu, pilkada juga akan mendorong perbaikan ekonomi karena dana yang digelontorkan untuk penyelenggaraan kali ini mencapai Rp15 triliun.