MPR nilai perlu terobosan pemerintah bagi pedagang pasar tradisional

Pemerintah pusat dan daerah harus hadir memberikan dukungan sehingga bisa bergotong royong memajukan para pedagang tradisional

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai perlu langkah terobosan baru dari pemerintah bagi pedagang pasar tradisional agar aktivitas perdagangan di pasar tidak terhenti dalam jangka pendek, dengan membatasi aktivitas kunjungan.

"Sedangkan pada jangka panjang, mendorong para pedagang pasar tradisional untuk melek teknologi melalui digitalisasi perdagangan secara virtual," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Ketua MPR ajak pemuda jadi generator pembangunan

Hal itu dikatakan Bamsoet, panggilan akrabnya, saat menerima Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (Appsindo) di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa.

Bambang menilai 14 ribu lebih pasar tradisional yang tersebar di berbagai wilayah sebagai jantung kehidupan ekonomi tidak boleh mati beraktivitas akibat pandemi COVID-19.

Menurut dia, terhentinya aktivitas pasar tradisional sama saja dengan memberhentikan detak denyut ekonomi rakyat.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan strategi jangka pendek sudah diberlakukan di berbagai daerah dengan membatasi para pedagang pasar tradisional dengan memberlakukan sistem ganjil dan genap.

"Di tanggal ganjil, lapak dengan nomor urut ganjil bisa berjualan. Di saat tanggal genap, gantian lapak dengan nomor urut genap yang berjualan. Begitupun dengan para pembeli yang dibatasi jumlahnya. Dengan demikian, pasar tradisional tak perlu ditutup total, melainkan cukup membatasi aktivitas agar tidak menjadi klaster terbesar dalam penyebaran COVID-19," ujarnya.

Bamsoet menjelaskan survei Badan Pusat Statistik pada 2019 mencatat dari 16.021 pusat perdagangan di Indonesia, 88,52 persen atau sekitar 14.182 merupakan pasar tradisional.

Sementara itu, menurut dia, sisanya terdiri atas toko modern sebesar 7,06 persen dan pusat perbelanjaan sebesar 4,42 persen.

Jumlah pedagang di pasar tradisional di Indonesia lebih dari 12 juta, itu menandakan besarnya pengaruh pasar perdagangan terhadap geliat perdagangan ekonomi nasional.

"Pandemi COVID-19 telah memaksa seluruh aktivitas pertemuan tatap muka berkurang drastis, digitalisasi menjadi sebuah keniscayaan. Begitupun terhadap para pedagang pasar tradisional, pemerintah pusat dan daerah harus mulai menggalakkan strategi jangka panjang membina para pedagang pasar agar melek teknologi," katanya.

Dia menilai inisiatif Appsindo membentuk Lembaga Ketahanan dan Pengembangan Pasar (Lemhasar) sebagai wadah yang akan mengembangkan potensi para pedagang pasar menuju digitalisasi patut diapresiasi.

Menurut dia, berbagai aliansi maupun asosiasi pedagang pasar bisa mencontoh langkah serupa dan akan semakin mempercepat kemajuan para pedagang pasar tradisional menatap globalisasi dan persaingan dengan ritel modern.

"Pemerintah pusat dan daerah harus hadir memberikan dukungan sehingga bisa bergotong royong memajukan para pedagang tradisional. Jangan sampai aliansi maupun asosiasi pedagang pasar yang jumlahnya sangat banyak, malah berjalan sendirian tak didampingi pemerintah," katanya.

Bamsoet juga mendorong pemerintah pusat dan daerah bersama Gugus Tugas COVID-19 memperbanyak tes usap atau swab test di berbagai pasar tradisional.

Hal itu, menurut dia, seharusnya tidak terlalu sulit untuk dilakukan karena hampir sebagai besar pasar tradisional dikelola pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD.

"Membentengi pasar tradisional dari penyebaran COVID-19 harus dilakukan dengan memperbesar swab test, sekaligus mendisiplinkan pemberlakuan protokol kesehatan kepada para pedagang maupun pembeli. Di pasar tradisional semuanya bisa ditawar, dari mulai harga hingga ketersediaan jumlah barang, namun yang tidak boleh ditawar adalah pemberlakuan protokol kesehatan," katanya.

Baca juga: MPR bagikan sembako bagi pengemudi ojek terdampak COVID-19
Baca juga: MPR: Pancasila sudah final sebagai dasar dan ideologi negara