Ketua DPRD Surabaya sikapi tindakan Risma sujud depan IDI

Surabaya (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menyikapi tindakan Wali Kota Tri Rismaharini yang melakukan sujud saat audiensi dengan para Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait penanganan COVID-19 di Balai Kota Surabaya, Senin (29/6).

Adi Sutarwijono, di Surabaya, Selasa, mengatakan apa yang dilakukan Risma sebagai aksi spontan permintaan maaf sebagai pemimpin ketika ada sebagian masyarakat yang belum taat protokol kesehatan, sehingga membuat para tenaga medis di RSUD Dr. Soetomo milik Pemprov Jatim kewalahan.

"Kan itu konteks pertemuannya, para dokter meminta masyarakat disiplin. Kalau di hulu atau di masyarakatnya disiplin, di hilir alias penanganan kuratifnya di rumah sakit bisa dikelola dengan baik, tidak overload. Nah saya rasa karena itu Bu Risma itu minta maaf karena belum bisa membuat semua warga disiplin taat protokol kesehatan," katanya.

Menurut Adi, sebagai pemimpin, sikap Risma itu merupakan sikap yang baik karena semua kesalahan yang mungkin warga lakukan terkait ini, dia yang tanggung.

"Jadi tidak menyalahkan masyarakat, tapi meminta maaf karena belum semua warga taat protokol kesehatan. Bu Risma tidak ingin warganya yang disalahkan. Maka beban itu ia tanggung di pundaknya. Pemimpin kan memang harus begitu," ujarnya.

Selain itu, lanjut Adi, permintaan maaf Risma lewat aksi sujud itu juga sebagai bentuk tanggung jawab moral bahwa dia sebagai pemimpin belum bisa membantu optimal ke RSUD dr Soetomo karena permasalahan wewenang.

"Saya melihatnya itu sebagai bentuk permintaan maaf Bu Risma, bahwa dia sudah mencoba membantu, tapi kan tidak bisa masuk ke RSUD Dr. Soetomo karena bukan wewenangnya," ujar Adi.

Seperti diketahui, Risma melakukan aksi sujud di depan para dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) saat audiensi di Balai Kota Surabaya, Senin (29/6). Saat itu, Ketua Tim Penyakit Infeksi Emergin dan Remerging (Pinere) RSUD Soetomo dr. Sudarsono menyampaikan, rumah sakitnya overload karena masih banyak warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Menanggapi hal itu, Risma mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa masuk ke rumah sakit milik Pemprov Jatim seperti RSUD Dr. Soetomo karena persoalan wewenang. Bahkan, Risma menyebut bantuan alat pelindung diri (APD) untuk RSUD dr. Soetomo ditolak.

Risma juga sempat menawarkan ruang isolasi yang masih kosong di RS Husada Utama yang difasilitasi Pemkot Surabaya.***2***