Presiden Tunggu Sikap PDIP Sampai Selasa

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat masih menunggu sikap PDI Perjuangan sampai Selasa petang pekan nanti (20/10) apakah berkoalisi atau beroposisi dengan pemerintahan sekarang.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Achmad Mubarok, di Jakarta, Sabtu, mengatakan, Presiden masih menunggu sikap PDI Perjuangan sampai menit-menit terakhir menjelang pengumumuman kabinet mendatang.

"Kalau PDI Perjuangan memilih opsi berkoalisi akan disediakan kursi menteri, tapi kalau memilih opsi beroposisi maka jatah kursi menterinya akan diberikan kepada yang lain," kata Mubarok, usai diskusi bertema, "Polemik: Koalisi atau Oposisi".

Dikatakan Mubarok, pengambil keputusan di PDI Perjuangannya adalah ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, bukan kader yang lain sehingga yang ditunggu pihaknya adalah keputusan dari Megawati, sampai kabinet baru diumumkan Selasa pekan depan.

Saat ditanya mengapa Yudhoyono sangat ingin merangkul PDI Perjuangan masuk kabinet, Mubarok menjawab upaya itu adalah bagian dari etika politik "soft power" yakni yang menang merangkul yang kalah.

"Partai Demokrat hanya membuka pintu. Kalau PDI Perjuangan masih masuk kami terima, disediakan kursi menteri. Tapi, kalau PDI Perjuangan memilih tidak masuk maka kursi menteri itu diberikan pada yang lain," katanya.

Mubarok mengungkapkan, PDI Perjuangan akan mendapat satu atau dua kursi, namun Mubarok tidak menyebutkan pos. Dia juga enggan menyebutkan, jika PDIP kukuh beroposisi, kepada siapa jatah menteri itu diberikan.

"Itu hak prerogatif Presiden," katanya seraya mengatakan kursi menteri untuk PDI Perjuangan sudah diperhitungkan sejak lama sehingga tidak mengurangi jatah parpol lain.

Parpol lainnya, kata dia, sudah diberikan jatah kursi secara proporsional berdasarkan posisinya pada pemilihan Presiden serta perolehan suaranya pada Pemilu legisltaif.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari, menangkap indikasi bahwa PDIP akan cenderung memilih berada di luar pemerintahan.

Indikator itu tertangkap dari pernyataan Presiden Yudhoyono yang akan menghormati parpol yang tidak masuk ke dalam pemerintahan, seperti PDI Perjuangan, Gerindra, dan Hanura.

Indikator lainnya, pada saat pelaksanaan kontrak politik parpol-parpol pendukung pemerintah, PDI Perjuangan tidak hadir.

"Sampai saat ini Ibu Megawati belum menyatakan apa-apa. Padahal, kalau Ibu Mega diam itu cenderung bermakna tidak," katanya. (*)