Presiden: Indonesia harus jadi tujuan relokasi investasi

Indonesia harus bisa memberikan penawaran yang lebih baik dibandingkan negara lain

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo mengatakan Indonesia harus menjadi tujuan relokasi perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di negara lain, untuk membuka lapangan kerja sebesar-besarnya.

"Saya tidak mau lagi, tadi (disampaikan) ada 119 perusahaan akan relokasi dari Tiongkok, keluar, jangan sampai kita tidak dapat dapatkan perusahaan-perusahaan itu untuk masuk ke Indonesia," ujar Presiden dalam sambutannya ketika meninjau Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah, Selasa.

Melalui video conference, Presiden menekankan Indonesia tidak boleh kalah dengan negara-negara lain dalam menjadi tujuan investasi bagi perusahaan yang akan melakukan relokasi.

Menurut Presiden, Indonesia harus bisa memberikan penawaran yang lebih baik dibandingkan negara lain.

"Kalau mereka beri harga tanah misalnya 500 ribu, kita harus bisa dibawah itu misalnya 300 ribu. Kalau mereka memberi harga tanah 1 juta, kita berikan harga 500 ribu. Kalau mereka urus izin disana sebulan, ya kita bisa seminggu. Kalau di tempat lain seminggu, kita bisa sehari dua hari," ujar Presiden.

Presiden mengingatkan kepada jajarannya agar tidak mengulang peristiwa tahun lalu di mana ada 33 perusahaan dari Tiongkok yang akan melakukan relokasi namun tidak satu pun merelokasi perusahaannya ke Indonesia.

Presiden menekankan tujuan besar pemerintah membuka Kawasan Industri Terpadu Batang adalah untuk membuka lapangan kerja sebesar-besarnya.

Presiden menyatakan telah memerintahkan kepada jajaran menteri dan Kepala BKPM untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada industri yang akan melakukan relokasi dari negara manapun, baik itu dari Tiongkok, Jepang, Korea, Taiwan, Amerika Serikat dan lain-lain.
Baca juga: Bahlil: investor tak perlu beli lahan di kawasan industri Batang
Baca juga: Untuk gaet relokasi investasi, pemerintah perlu beri insentif fiskal
Baca juga: Gaet relokasi investasi dari China, Indonesia perlu reformasi regulasi