Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti di Jakarta Jumat mengatakan, sekitar 75 persen dari 560 anggota DPR adalah kader parpol koalisi pendukung pemerintah yang tunduk pada aturan parpolnya masing-masing.
"Sedangkan ketua-ketua parpol tersebut telah menandatangani kontrak politik antar-parpol dengan Presiden Yudhoyono di Jakarta, tadi malam. (Kamis, 15/10)," kata Ray Rangkuti pada diskusi bertajuk "Meneropong Sikap Kritis DPR/DPD Lima Tahun Mendatang" di dedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat sore.
Dijelaskan Ray, jika para ketua-ketua partai sudah ditaklukkan Presiden Yudhoyono melalui kontrak politik antar-parpol dengan Presiden, maka kader-kader partainya tentu akan takluk.
Jika ketua parpol dan kadernya sudah takluk, menurut dia, maka daya kritis anggota DPR terhadap pemerintah selama lima tahun ke depan akan hilang.
Ray menyayangkan sikap ketua-ketua parpol yang tampak bersemangat bisa berkoalisi dengan pemerintah dan menukar puluhan kursi di parlemen dengan satu hingga tiga kursi di kabinet.
Koalisi parpol pendukung pemerintah ini, kata dia, salah satu dampaknya di parlemen adalah menjadi terbelenggunya daya kritis anggota parlemen terhadap pemerintah.
"Karena konsekuensi dari koalisi parpol pendukung pemerintah yakni mendukung semua kebijakan pemerintah, kebjikan tersebut tidak populer," kata Ray.
Sementara itu pengamat politik, Adi Suryadi Cula mengatakan, jika sekitar 75 persen anggota DPR marupakan kader dari koalisi parpol pendukung pemerintah maka DPR dalam lima tahun ke depan tidak bisa bersikap kritis seperti anggota DPR pada era orde baru.
Dikatakannya, 75 persen anggota DPR tersebut belum termasuk PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Hanura.
"Jika dalam menit-menit terakhir PDI Perjuangan juga bergabung dengan koalisi parpol pemerintah, maka sikap kritis DPR akan semakin hilang," kata Adi Suryadi pada forum diskusi yang sama.
Ia menilai saat ini, koalisi parpol pendukung pemerintah tampak mesra karena masih menjalani bulan madu.
Menurut dia, koalisi parpol pendukung pemerintah tersebut tidak bisa selalu bergandengan secara mesra selamanya, karena antar-parpol tersebut harus menggalang dukungan suara untuk pemilu legislatif lima tahun mendatang, sehingga tidak bisa dipungkiri akan terjadi rivalitas.
Adi memperkirakan, kemesraan koalisi parpol pendukung pemerintah tersebut akan berjalan paling lama 1,5 tahun, setelah itu mulai saling mengintip kelemahan mitranya masing-masing.
Setelah lebih dari dua tahun, kata dia, mulai terlihat konflik-konflik diantara anggota koalisi partai karena terjadi gesekan pada penggalangan basis massa.
Kemudian pada tahun keempat hingga menjelang Pemilu legislatif 2014, menurut dia, potensi konflik tersebut mulai terjadi konflik terbuka, karena setiap parpol berusaha memperoleh dukungan massa sebanyak-banyaknya.
Parpol yang masuk dalam koalisi parpol pendukung pemerintah yakni Partai Demokrat yang memiliki 150 kursi di DPR, Partai Keadilan Sejahtera memiliki 57 kursi, Partai Amanat Nasional 43 kursi, Partai Persatuan Pembangunan 37 kursi, dan Partai Kebangkitan Bangsa 27 kursi. Satu parpol lainnya yang bergabung dalam koalisi yakni Partai Golkar yang memiliki 107 kursi di DPR.
Di luar koalisi parpol pendukung pemerintah yakni PDI Perjuangan memiliki 95 kursi, Partai Gerindra 26 kursi, dan Partai Hanura 18 kursi.
Koalisi parpol pendukung pemerintah masih menunggu sikap tegas PDI Perjuangan dalam dua hari terakhir, hingga Senin (19/10).
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
