Mantan Wapres Nigeria Berada di Antara Debitur Bank

Lagos (ANTARA News/AFP) - Mantan Wakil Presiden Nigeria Atiku Abubakar merupakan satu di antara lebih dari 600 debitur lima bank bermasalah sekitar 450 miliar naira, kata bank sentral Kamis.

Dalam sebuah iklan, Bank Sentral Nigeria (Central Bank of Nigeria/CBN) mengatakan, Abubakar, yang adalah wakil mantan presiden Olusegun Obasanjo (1999-2007), berutang kepada Spring Bank sebanyak 111,15 juta naira (731.490 dolar AS, 491.590 euro).

Empat bank lain dengan portofolio pinjaman besar adalah Bank PHB, Equitorial Trust Bank, Unity Bank dan Wema Bank.

CBN juga mencantumkan konglomerat miliarder Aliko Dangote, yang menurut peringkat dari majalah Forbes AS, sebagai salah satu terkaya di dunia dari Afrika dengan kekayaan bersih sekitar 3,3 miliar dolar AS, berada di antara para debitur.

Dangote, 52, sebelumnya muncul dalam daftar serupa yang dikeluarkan oleh CBN pada Agustus ketika pihaknya memecat manajemen lima bank bermasalah karena menumpuk miliaran dolar dalam utang macet.

Juga tercantum sebagai debitor adalah Mohammed Buba Marwa, duta besar Nigeria untuk Afrika Selatan, yang mantan Gubernur Negara Lagos.

Beberapa nama-nama terkenal lainnya dalam daftar debitu CBN adalah Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Adetokunbo Kayode, pemimpin partai berkuasa PDP Tony Anenih, mantan calon presiden dan kepala bank Pat Utomi dan pengusaha konglomerat Femi Otedola.

CBN menuduh manajemen bank-bank ini memberikan pinjaman kepada pengusaha dan perusahaan menonjol Nigeria tanpa mengikuti tata kelola dan menajemen risiko yang baik.

Pada 2 Oktober CBN memecat kepala tiga dari lima bank dan menunjuk manajemen baru untuk menjalankan mereka setelah menyelesaikan audit keuangan dari 14 bank.

CBN mengatakan akan mengirim daftar debitur baru kebadan anti orupsi (EFCC) untuk tindakan yang diperlukan.

Pihaknya mendesak debitur bank membayar "tanpa penundaan lebih lanjut", jika gagal bank "akan mengambil tindakan hukum yang pantas untuk memastikan pembayaran."

Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) mengadili para direktur pertama dari bank-bank bermasalah karena diduga salah mengelola lembaga keuangan dengan memberikan pinjaman tanpa jaminan. (*)