Menag: Permasalahan Haji Karena Ulah "Tangan Kotor"

Serang (ANTARA News) - Menteri Agama M Maftuh Basyuni mengatakan, pelaksanaan ibadah haji setiap tahun selalu menghadapi masalah, karena disebabkan masih ada ulah "tangan-tangan kotor" yang memperkeruh suasana.

"Urusan ibadah haji sebenarnya adalah tugas ringan, namun kenapa setiap tahun ada masalah, karena banyak tangan-tangan kotor," Kata Menag saat meresmikan Pusat Informasi Haji (PIH) Provinsi Banten dan beberapa fasilitas keagamaan di lingkungan Kanwil Departemen Agama Provinsi Banten di Serang, Kamis.

Ia mengatakan, permasalahan tersebut timbul karena tangan-tangan kotor seperti percaloan, sistem yang dianut pemerintah Arab Saudi yang berorientasi pasar, dan bisa juga bersumber dari petugas yang mendampingi jemaah haji.

Menurut Maftuh, belajar dari pengalaman beberapa waktu lalu, ada petugas haji yang memarah-marahi jamaah sehingga kantor urusan haji yang ada di Madinah diobrak-abrik.

Begitu juga pengalaman pada tahun 2006 terkait dengan keterlambatan makanan sehingga membuat jemaah haji waktu itu menjadi telantar. Masalah tersebut ditimbulkan oleh tangan-tangan kotor tersebut karena adanya penolakan untuk perubahan sistem.

"Jangan ada yang ditutup-tutupi. Mari kita selesaikan masalah dengan baik, kalau tidak bisa menyelesaikan masalah jangan menambah masalah," katanya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, secara bertahap penyelesaian terus dilakukan dengan lebih baik, petugas setiap tahun selalu ada peningkatan, kemudian tahun ini ada penambahan maskapai sehingga tidak tergantung pada Garuda, untuk menghindari kekurangan pesawat.

Dalam kesempatan tersebut, Menag juga berpesan kepada para pemuka agama di Banten untuk tetap menjaga keharmonisan dan kerukunan antarumat beragama, serta memberi pencerahan, karena tidak ada alasan apa pun untuk memaksakan kehendak terhadap salah satu agama apa pun.

Acara peresmian fasilitas keagamaan di lingkungan Kanwil Depag Banten dan silaturahmi dengan ulama dan pemuka agama di Banten dihadiri juga oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan pejabat di lingkungan Provinsi Banten.(*)