Anggota DPR ingatkan "Food Estate" harus libatkan lintas kementerian

Kementerian PUPR harus memastikan Kementerian Pertanian benar-benar terlibat

Jakarta (ANTARA) - Program pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi atau Food Estate di bekas lahan gambut di Kalimantan Tengah harus melibatkan lintas kementerian secara optimal, kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

"Satu hal yang Komisi V DPR RI ingatkan adalah agar Kementerian PUPR harus memastikan Kementerian Pertanian benar-benar terlibat," kata Lasarus dalam rilis di Jakarta, Senin.

Menurut dia, hal tersebut penting agar mencapai tujuan agar pengembangan lahan Food Estate benar-benar menjadi produktif dan maksimal.

Selain itu, politisi PDIP itu juga menyarankan perlunya pelibatan Kementerian Pertahanan mengingat pangan juga terkait dengan bidang pertahanan.

Lasarus menjelaskan lahan gambut tersebut adalah aset nasional yang pengerjaannya sudah dimulai sejak era pemerintahan Orde Baru silam.

Selama ini, lanjutnya, masyarakat pun sudah menanaminya dengan berbagai komoditas pertanian, salah satunya padi, meski kurang maksimal.

"Karena irigasi tak terurus dan jadi tersumbat. Sekarang, Kementerian PUPR mengambil posisinya untuk kemudian diambil langkah memperbaiki saluran irigasi. Kalau diperbaiki, memang bisa jadi lumbung pangan nasional," ucap Lasarus.

Ia juga mengutarakan harapannya pemerintah memperhatikan rantai distribusi yang masih kurang bagus sehingga ke depannya bisa betul-betul dipastikan bahwa rantai produksi pangan dapat berjalan baik secara efektif maupun efisien.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya akan mendesain ulang jaringan irigasi di lahan Food Estate seluas 165.000 hektar yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah.

Menurut Menteri PUPR, lahan untuk Food Estate ini di bagian pinggiran Sungai Barito yang merupakan kawasan eks-pengembangan lahan gambut.