Presiden Minta Bantuan Untuk Sumbar Transparan

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar semua bantuan yang diberikan untuk penanganan dampak gempa di Sumbar dan Jambi dikelola dengan transparan dan akuntabel.

"Saya harap `masterplan` (rencana induk), kerangka waktu, alokasi sumber daya baik yang berasal dari APBN, APBD, bantuan masyarakat luas, bantuan organisasi terkait baik negara maupun swasta, maupun bantuan luar negeri dapat digunakan dengan baik, transparan, akuntabel dan capai sasaran," kata Presiden dalam rapat terbatas di Gedung Setneg Jakarta, Kamis.

Rapat terbatas yang diperluas kali ini membahas khusus evaluasi program tanggap darurat gempa di Sumbar dan Jambi serta pembahasan rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Proses tanggap darurat sudah dijalankan, dan tiap hari saya pantau dan mendapat laporan. Saya gembira telah ada kemajuan signifikan dari upaya tanggap darurat dan pemulihan keadaan yang telah dilakukan," katanya.

Presiden mengharapkan setelah semua dilaksanakan, kondisi Sumbar dan Jambi bukan hanya pulih dari bencana tetapi lebih siap andaikata terjadi bencana serupa dengan pembangunan gedung-gedung yang lebih tahan gempa, kesiapan mental warganya yang lebih baik dan respon terhadap bencana pada jam-jam awal yang lebih baik.

Hadir dalam rapat terbatas itu Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menko Polhukam Widodo AS, Menkeu/pelaksana tugas Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Mensesneg Hatta Rajasa, Menkum Ham Andi Mattalatta, Menteri PU Djoko Kirmanto.

Hadir juga Menkes Siti Fadilah Supari, Mendagri Mardiyanto, Menhub Jusman Syafei Djamal, Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Mendiknas Bambang Sudibyo, Menkominfo Muhammad Nuh, Meneg BUMN Sofyan Djalil, Menlu Hassan Wirajuda dan Seskab Sudi Silalahi.

Selain itu terlihat juga Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri serta Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi dan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin.(*)