Gerindra Isyaratkan Berposisi di Luar Pemerintahan

Jakarta (ANTARA News) - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengisyaratkan akan mengambil posisi di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Sikap resmi Gerindra baru akan diumumkan ke publik setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Kita akan kritis. Di luar dan di dalam, baik untuk demokrasi. Di luar kita mengontrol pemerintahan supaya tidak semaunya," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani saat ditemui di acara pernikahan Yenny Wahid-Dhohir Farisi di Ciganjur, Jakarta, Kamis.

Ditanya apakah ada komunikasi dengan Yudhoyono terkait penyusunan kabinet mendatang, Muzani mengatakan, memang tidak ada komunikasi intensif di antara kedua pihak.

"Kita pun tidak mengajukan `proposal`," kata Muzani.

Alasannya, saat pemilihan umum presiden dan wakil presiden lalu Gerindra mengajukan calon sendiri bersama PDI Perjuangan.

Selain itu, kata Muzani, pihaknya ingin mendorong penguatan kabinet presidensial dengan menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih untuk memilih pembantunya.

Ditanya bagaimana jika ada kader Gerindra yang diajak masuk kabinet, Muzani menyatakan, keputusannya diserahkan kepada Ketua Dewan Pembina.

"Hak Dewan Pembina untuk menentukan posisi politik akhir," katanya.

Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto yang juga hadir pada pernikahan puteri kedua mantan presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu enggan memberi jawaban saat ditanya posisi partainya. (*)