Sumber Utama Calon Menteri Masih dari Parpol Koalisi

Bogor (ANTARA News) - Susilo Bambang Yudhoyono mengakui sumber utama untuk mengisi posisi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua adalah dari partai-partai koalisi yang mendukungnya pada Pemilu Presiden 2009.

Dalam acara silaturahmi dengan wartawan di Puri Cikeas Indah, Bogor, Rabu malam, Yudhoyono mengatakan ia memberikan jatah kursi menteri tertentu kepada partai politik koalisi tertentu.

Untuk setiap satu posisi menteri yang ditawarkan, ia menjelaskan, partai politik dapat mengajukan tiga nama calon.

"Partai politik mengajukan nama, yang diajukan adalah tiga kali dari slot, dari posisi yang beberapa saat lalu sampaikan, `saudara dari parpol ini akan mendapatkan posisi misalnya dua`...Nah, partai politik yang bersangkutan mengajukan enam calon," tuturnya.

Menurut dia, setiap partai politik berhak memberikan unggulan dari tiga nama yang dicalonkan untuk posisi menteri tertentu. Namun, karena hak prerogatif Presiden untuk menyusun kabinet, maka bisa saja ia menolak nama yang diunggulkan oleh partai politik tersebut.

Usulan calon menteri dari partai politik diserahkan kepada mekanisme internal setiap partai politik koalisi. Namun Yudhoyono hanya menerima usulan dari satu pintu, yaitu dari pimpinan partai politik yang bersangkutan.

Yudhoyono berharap publik jangan langsung mempersepsikan bahwa calon menteri yang berasal dari usulan partai politik pasti bukan kaum profesional dan hanya pantas menyandang titel politisi semata.

Menurut dia, banyak usulan dari partai politik yang berlatar belakang sesuai dengan jabatan menteri yang akan disandangnya untuk lima tahun mendatang.

Untuk urusan kursi menteri, Yudhoyono menjelaskan, ia membuat kontrak politik dengan partai-partai politik koalisinya.

Kontrak politik itu mengatur apabila partai politik nantinya ingin menarik dukungan dari pemerintah atau ingin memberhentikan kadernya yang menjabat menteri, maka harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan dirinya sebagai Presiden.

Kontrak politik itu juga mengatur tentang proses pemberhentian menteri yang melanggar kontrak kerja serta pakta integritas.

"Contoh-contoh seperti itu yang mesti kita tuangkan dalam aturan main," ujarnya.

Yudhoyono mengaku ia tidak hanya pasif menunggu sodoran nama untuk menentukan menteri-menteri yang akan menjadi pembantunya dalam pemerintahan lima tahun mendatang.

Ia mengaku ikut mencari calon menteri yang layak untuk mengisi posisi tertentu seperti untuk Menteri Negara Lingkungan Hidup.

"Di luar dari yang diusulkan oleh partai politik saya memerlukan tokoh yang memiliki keahlian dan wawasan tertentu, apalagi kalau dalam usulan parpol sama sekali tidak ada. Misalnya saya ingin calon seseorang yang memiliki wawasan bergelut di bidang lingkungan hidup karena climate change ini menjadi penting di masa datang," tuturnya.

Selama menyusun kabinet baru, Yudhoyono mengaku tidak mendapatkan tekanan dari partai-partai politik koalisi.

Ia mengatakan pimpinan partai politik koalisi memang gigih memperjuangkan kader-kadernya agar dapat menduduki kursi menteri, namun masih dalam batas wajar.

Ia juga mengaku tidak bingung dalam menentukan nama-nama yang akan mengisi kabinet baru yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu Kedua itu.
(*)