Calon Menteri Harus Lalui Tes Kesehatan

Bogor (ANTARA News) - Presiden RI terpilih Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa para calon menteri yang akan masuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II harus lulus tes kesehatan fisik dan jiwa agar benar-benar siap dalam menjalankan tugas lima tahun ke depan.

"Untuk menjadi menteri yang lima tahun akan bekerja siang malam dengan tekanan pikiran dan stress yang tinggi perlu stamina serta kondisi fisik dan kejiwaan yang prima. Saya merasakan sendiri bahwa memang diperlukan fisik yang luar biasa pada tingkat saya, wapres dan para menteri. Jadi bukan mengada-ada, lebih bagus kita periksa bahwa semua dalam keadaan baik," kata Yudhoyono dalam jumpa pers di kediaman Puri Cikeas Bogor, Rabu malam.

Menurutnya, proses pemeriksaan kesehatan akan dilakukan sama dengan tes yang dilakukan terhadap capres dan cawapres pada saat tahapan Pilpres yang lalu, dengan menggunakan tempat yang sama yaitu di RS Gatot Subroto Jakarta.

"Ini sederhana saja saya ingin dapatkan kejelasan (kesehatan) itu. Rumah sakit rujukannya di RS GS (Gatot Subroto) dengan biaya dari pos lembaga kepresidenan jadi tidak menggunakan biaya ekstra." tambahnya.

Dikatakan Presiden, proses tes kesehatan akan dilakukan pada tanggal 18 dan 19 Oktober mendatang, setelah sebelumnya para calon menteri itu dimintai kesediaannya dan menandatangani pakta integritas dan kontrak kerja.

Para calon menteri yang dinominasikan, lanjutnya akan mulai diberitahu pada Kamis malam (15/10) besok hingga Jumat malam (16/10) untuk dimintai kesediannya. "Apabila yang bersangkutan bersedia, lalu akan mengikuti proses uji dan seleksi dengan menandatangani pakta integritas dan kontrak kerja. Setelah itu akan ada wawancara dengan saya didampingi wapres. Setelah proses tes kesehatan termasuk kesehatan jiwa baru diumumkan dan dilantik," katanya.

Yudhoyono menjelaskan, dalam penyusunan KIB II ini dirinya berpatokan pada UU nomor 39/2008 yang menyebutkan bahwa jumlah kementerian dan departemen paling banyak 34 buah.

"Sebenarnya tugas kabinet untuk lima tahun mendatang bertambah besar, namun dengan peraturan itu maka akan ada fungsi-fungsi tambahan tetapi tidak ditambah jumlahnya, seperti pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang ditambah dengan fungsi perlindungan anak.Yang saya rancang 34 menteri dengan beberapa fungsi tambahan, sehinggga beban kementrian menjadi lebih besar," katanya.

Dalam jumpa pers itu, Presiden didampingi Mensesneg Hatta Rajasa, Seskab Sudi Silalahi dan Menkominfo Muhammad Nuh.
(*)