Jakarta (ANTARA News) - Fraksi-fraksi di DPR sedang menyiapkan kader terbaiknya untuk ditempatkan sebagai ketua dan wakil ketua komisi maupun alat kelengkapan dewan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, Rabu mengatakan, PDI Perjuangan sudah senyiapkan sejumlah kader terbaiknya untuk menduduki pos ketua dan wakil ketua komisi maupun badan kelengkapan, menindaklanjuti hasil rapat konsultatif pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi pada Selasa (13/10) kemarin.

"PDI Perjuangan akan menempatkan Ribka Tjiptaning sebagai ketua komisi IX dan Emir Moeis sebagai ketua komisi XI," kata Tjahjo Kumolo melalui pesan singkat (SMS).

Kedua figur yang disebutkannya tersebut telah menduduki posisi yang sama pada DPR periode 2004-2009, sehingga keduanya telah memiliki pengalaman di komisinya masing-masing.

Dikatakannya, PDI Perjuangan juga akan menempatkan Gayus Lumbuun sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) dan Oli Dodo Kambey di sebagai Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panggar).

Di DPR periode 2004-2009, Gayus Lumbuun juga duduk di BK DPR sebagai wakil ketua, sehingga telah memiliki pengalaman memimpin BK lima tahun ke depan.

Pada rapat konsultatif pimpinan DPR dan pimpinan fraksi soal pembagian komisi, Selasa (13/10), PDI mendapatkan jatah ketua di dua komisi yakni IX dan XI, ketua Badan Kehormatan, serta sembilan wakil ketua komisi dan badan kelengkapan.

Pada pembagian tersebut, PDI Perjuangan mendapatkan jatah antara lain sebagai wakil ketua komisi I yang membidangi pertahanan dan hubungan luar negeri, wakil ketua komisi II yang membidangi pemerintahan daerah, wakil ketua komisi VI yang membidangi energi dan sumber daya mineral, dan wakil ketua komisi X yang membidangi pendidikan dan kebudayaan.

Menurut Tjahjo, untuk mengisi jabatan wakil ketua komisi dan wakil ketua badan kelengkapan, PDI Perjuangan juga menempatkan kadernya yang telah berpengalaman di komisinya masing-masing

"PDI Perjuangan menempatkan kadernya secara optimal, melalui posisi wakil ketua pun kami ingin berkontribusi besar," katanya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendapatkan jatah satu ketua komisi, satu ketua badan kelengkapan, serta lima wakil ketua komisi dan badan kelengkapan, juga sudah menyiapkan kader-kader tersebaiknya untuk menduduki posisi tersebut.

Informasi dari internal fraksi PKS menyebutkan, Presiden PKS Tiffatul Sembiring akan ditempatkan sebagai ketua komisi I yang membidangi pertahanan dan hubungan luar negeri.

Sedangkan, ketua badan kerja sama antar parlemen (BKAP) akan diiisi oleh mantan Presiden PKS, Hidayat Nurwahid yang juga mantan ketua MPR 2004-2009.

PKS juga telah menyiapkan kadernya untuk ditempatkan pada posisi, wakil ketua komisi III, wakil ketua komisi VIII, wakil ketua komisi XI, serta wakil ketua badan anggaran.

Rapat konsultatif pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi soal pembagian komisi, di gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa, menutuskan, ketua-ketua komisi di DPR yakni:

Komisi I: Partai Keadilan Sejahtera, komisi II: Partai Golkar, komisi III: Partai Demokrat, komisi IV: Partai Persatuan Pembangunan, komisi V: Partai Amanat Nasional, komisi VI: Partai Golkar, komisi VII: Partai Demokrat, komisi VIII: Partai Kebangkitan Bangsa, komisi IX: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, komisi X: Partai Demokrat, dan komisi XI: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Selain ketua-ketua komisi, rapat konsultatif tersebut juga telah menetapkan ketua untuk lima badan kelengkapan dewan yakni,

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN): Partai Gerindra, Badan Kehormatan (BK): Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Ketua komisi dan badan kelengkapan akan didampingi masing-masing tiga wakil ketua sehingga seluruhnya 48 wakil ketua dengan komposisi yakni, Partai Demokrat sebanyak 13 kursi, Partai Golkar sebanyak sembilan kursi, PDI Perjuangan delapan kursi, Partai Keadilan Sejahtera lima kursi.

Keputusan rapat tersebut juga menetapkan, pengisian nama ketua dan wakil ketua komisi dan badan kelengkapan dilakukan oleh masing-masing fraksi dalam rapat pleno di internal fraksinya masing-masing.

Nama-nama ketua dan wakil ketua komisi dan badan kelengkapan sudah ditetapkan oleh masing-masing fraksi paling lambat pada Jumat (16/10) mendatang.
(*)

Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009