Kadin Diminta Sri Mulyani Ikut Jaga Iklim Investasi

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah meminta para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk tidak merusak iklim investasi tetapi justru menjaganya untuk lebih kondusif bersama degnan pemerintah.

"Kalau Kadin bisa menjadi pengawal untuk menciptakan iklim investasi yang baik. Bukan justru ikut `ngipasin` bara biar tambah panas suasananya," kata Plt Menko Perekonomian, Sri Mulyani, pada Pengenalan Pengurus Baru Kadin Periode 2008-2013, di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan faktor psikologis di sektor ekonomi sangatlah dominan mempengaruhi pertumbuhannya. Karena kepercayaan para pelaku usaha terhadap pemerintah sangatlah berpengaruh pada iklim investasi yang berujung pada pertumbuhan ekonomi.

"Karena itu saya mohon betul kalau bicara soal `Incorporate` Indonesia bantulah pemerintah. Jangan hanya menyebarkan rumor di media massa, karena tanpa itu dilakukan pun pemerintah sudah memperhatikan Kadin," ujar Menko.

Ia mengatakan perekonomian setiap negara di dunia tahun 2009 mengalami revisi ke bawah, dan angka penurunan tersebut sebenarnya telah dikeluarkan oleh banyak negara. Sejak bulan Oktober 2008 lalu Indonesia pun telah mengalami pelemahan jika dilihat dari penerimaan PPN.

Pemerintah, menurut dia, telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 antara 4,5 hingga 5,5 persen. Selama konsumsi masyarakat dijaga pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi dapat dijaga di kisaran lima persen.

"Menjaga konsumsi masyarakat tetap ada itu sangat penting untuk menghindari PHK. PNS, TNI, Polri yang pendapatannya naik 15 persen, harga BBM turun, diikuti harga komiditas turun, angkutan umum harusnya turun, dengan demikian pendapatan masyarakat seharusnya lebih sehingga konsumsi dapat terjaga," ujar Menko.

Menurut dia, jika konsumsi masyarakat tetap terjaga paling tidak pertumbuhan ekonomi aman dikisaran tiga hingga 3,5 persen. Pemerintah dalam kuartal pertama ini akan melakukan pengawasan terhadap pertumbuhan ekonomi dari berbagai sumber seperti performa pajak, data statistik, laporan Menteri terkait, hingga media massa.

Pemerintah dalam hal ini tetap akan menempatkan masalah kemiskinan dan pengangguran di urutan pertama. Program perluasan KUR, PNPM, BLT, BOS, tetap akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Lebih lanjut, Menko mengatakan, sehatnya sektor finansial merupakan kunci dari stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, karena itu pemerintah juga akan memastikan sektor ini tetap berjalan. Berbagai macam kebijakan terkait sektor keuangan termasuk menyelesaikan Undang-undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan, perluasan KUR, dan dalam waktu dekat bersama dengan Bank Indonesia membuat program yang dapat mendeteksi secara cepat masalah pada sektor keuangan.(*)