"Kejagung harus dipimpin oleh orang yang bisa melakukan pembersihan internal dengan mereformasi birokrasi," ujar Illian di Jakarta, Rabu.
Illian menuturkan jika Hendarman Supandji tidak dipilih kembali menjadi Kajagung, maka pejabat nomor satu di kejaksaan yang menggantikan Hendarman harus mampu mengatur kinerja anak buahnya, termasuk membersihkan jaksa yang "bermain" kasus.
Kajagung juga harus tetap memiliki komitmen tinggi terhadap proses pemberantasan korupsi, tegas dan berani.
Lebih lanjut, Koordinator Divisi Monitoring Hukum ICW itu, mengungkapkan, Kajagung terpilih juga jangan terpengaruh kepentingan politik saat menangani dan pengungkapan berbagai kasus.
"Harus profesional, jadi dalam penanganan kasus tidak membawa kepentingan manapun juga," ujarnya.
Illian menjelaskan, saat beberapa lembaga penegak hukum di Indonesia sedang terjadi "persaingan", maka pemerintah melalui presiden harus menempatkan sumber daya manusia yang tepat agar terjadi sinergisitas antarlembaga.
Terkait dengan kondisi kejagung saat ini, Illian mengatakan lembaga penegak hukum itu, tidak terlalu optimal menangani sejumlah kasus besar karena terjadi kekisruhan dengan Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK).
"Harapannya pejabat baru tidak saling bentrok agar bisa konsentrasi terhadap penanganan kasus," ungkap Illian seraya menambahkan kekisruhan antarlembaga hukum justru akan menjadi menguntungkan para koruptor.
Sebelumnya, sejumlah pihak meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus selektif dalam memilih calon jaksa agung dengan memprioritaskan profesionalitas, latar belakang, serta melakukan pembaharuan terhadap sumber daya manusia pada lembaga kejaksaan.(*)
Pewarta: Luki Satrio
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
