"Berdasarkan laporan IPM yang dirilis United Nation Development Program (UNDP), kini Indonesia berada para peringkat ke-111, jauh dibawah negara-negara ASEAN lainnya," kata Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Don K Marut disela-sela kehadirannya di Makassar, Rabu.
Dia mengatakan, dengan posisi IPM Indonesia yang ke-111 ini menunjukkan bahwa penurunan peringkat dari 107 pada 2007 lalu, kualitas pembangunan manusia Indonesia khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan, tidak lebih baik dari sebelumnya.
Sementara pada periode yang sama, lanjutnya, beban pembayaran utang luar negeri pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkat.
Pada tahun 2009 saja, pemerintah harus membayar utang sebesar Rp179,53 triliun atau sekitar 20,57 persen dari APBN. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibanding alokasi anggaran untuk pendidikan Rp87,46 triliun (10,02 persen) dan kesehatan Rp16,44 triliun (1,89 persen).
Lebih jauh Don menjelaskan, dari studi yang dilakukan INFID, ternyata tidak semua utang memberi manfaat bagi pembangunan. Salah satu contoh kontroversial secara internasional adalah utang untuk pembelian kapal perang bekas Jerman Timur yang didatangkan ke Indonesia pada 1996.
"Utang untuk pembelian kapal itu ternyata tidak mendatangkan manfaat, karena selain kapal itu sudah mengalami banyak kerusakan, juga tidak sesuai dengan kondisi perairan di Indonesia," katanya.
Bahkan kemudian, lanjutnya, justeru menimbulkan utang baru untuk biaya perbaikan dan perawatan kapal.
Berkaitan dengan upaya menelisik IPM di negara ini, dia mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulawesi Selatan menggelar seminar sehari dengan tema "Tantangan-Tantangan dan Prospek Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Indonesia" di Makassar pada Rabu (14/10).(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
