Mampukah Jatim jawab ultimatum Jokowi terkait COVID-19?

Surabaya (ANTARA) - Presiden Joko Widodo tampaknya "gemas" dengan terus meningkatnya jumlah penyitas COVID-19 di Jawa Timur, sehingga mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu mengultimatum Pemprov Jatim agar bisa mengendalikan COVID-19 dalam dua pekan.

Ia berharap dalam dua pekan COVID-19 di wilayah Jawa Timur mampu dikendalikan, sehingga angka kasusnya bisa semakin menurun.

"Saya minta dua minggu pengendaliannya betul-betul dilakukan bersama dan terintegrasi,” ujar Presiden.

Ultimatum Jokowi tersebut dinyatakan di sela rakor virtual dan kunjungan kerjanya memantau percepatan penanganan COVID-19 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (25/6).

Menurut dia, seluruh unit organisasi yang dimiliki di Jatim antara lain gugus tugas provinsi, gugus tugas kabupaten/kota hingga petugas di desa dan kampung harus terus berkoordinasi sekaligus bekerja bersama-sama melakukan manajemen krisis yang terukur.

Jatim disorot karena beberapa hari terakhir ini kasus hariannya tertinggi se-Indonesia. Saat ini berdasar catatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jatim per Jumat, 26 Juni 2020, pukul 17.00 WIB melebihi DKI Jakarta, yaitu total kasus positif 10.886 (DKi Jakarta tercatat 10.796 kasus), kasus sembuh 3.619, dan kasus meninggal dunia 815.

Dari sisi jumlah Jatim sudah melebihi DKI Jakarta, namun kedua provinsi tersebut tidak bisa diperbandingkan karena topografis dan jumlah penduduk jauh berbeda. Jatim memiliki luas wilayah 47.922 km2 (provinsi terluas di Pulau Jawa) terdiri atas 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan jumlah penduduk sekitar 40 juta jiwa, sementara DKI Jakarta luasnya "hanya" 661,5 km2 terdiri atas 5 Kota dan satu Kabupaten serta jumlah penduduk sekitar 10 juta jiwa.

Presiden juga melihat bahwa kasus tertinggi ada di kawasan Surabaya Raya yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik sehingga menjadi daerah yang harus dikendalikan terlebih dahulu. Tidak bisa Surabaya sendiri, Gresik sendiri atau Sidoarjo sendiri, tapi harus satu manajemen dan dilakukan kerja bersama.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jatim per Rabu (24/6), total kasus terkonfirmasi positif di Kota Surabaya sebanyak 4.962 orang, pasien sembuh 1.838 orang dan kasus meninggal dunia 369 orang. Kemudian, di Kabupaten Sidoarjo kasus terkonfirmasi positifnya sebanyak 1.287 orang, pasien sembuh 207 orang dan kasus meninggal dunia 97 orang. Berikutnya di Kabupaten Gresik kasus terkonfirmasi positifnya sebanyak 534 orang, pasien sembuh 77 orang dan kasus meninggal dunia 55 orang

"Sekali lagi saya berhadap dua minggu kasus di Jatim menurun sehingga bisa masuk ke tatanan normal baru dan masyarakat beraktivitas seperti biasa," ucapnya menegaskan.

Tingginya kasus di Jatim salah satunya dikarenakan warganya yang kurang patuh terkadap protokol kesehatan COVID-19, di antara enggan gunakan masker dan tidak jaga jarak di tempat umum. Karena itu Presiden minta gugus tugas kirim masker sebanyak-banyaknya ke Jatim.

Presiden meminta Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pusat mengirim masker sebanyak-banyaknya ke Jawa Timur untuk membantu pengendalian penularan virus Corona di wilayah setempat. "Saya minta gugus tugas dan menkes segera kirim masker ke Surabaya dan Jatim,” ujar Presiden.

Presiden menerima laporan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur bahwa sekitar 70 persen masyarakat setempat masih belum menggunakan masker.

Karena itulah orang nomor satu di Indonesia tersebut mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk tidak bosan mengingatkan pentingnya mematuhi protokol kesehatan, terutama masalah pemakaian masker.

"Saya minta jangan pernah bosan sosialisasi protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak dan lainnya itu harus terus dilakukan," ucap Jokowi.

Pada kesempatan sama, ia juga meminta kepada Gubernur, Wali Kota maupun Bupati agar membuat kebijakan selalu berpijak pada data sains sebagai syarat utama. "Jangan buat kebijakan tanpa mempertimbangkan data serta arahan para pakar terkait, sebab ini akan sangat berbahaya," katanya.

Siapkan rencana

Kepada para kepala daerah, Presiden juga minta agar menyiapkan rencana A, B dan C agar betul-betul siaga menghadapi situasi tak terduga sekaligus mengalkulasi, menghitung dan mengantisipasinya.

Tak itu saja, kata dia, apabila situasi nantinya terkendali dan masuk situasi normal baru maka harus ada tahapan prakondisi.

"Cari waktu yang tepat untuk memulainya, seperti kabupaten atau kota mana dulu sebagai contoh, sekaligus tentukan prioritas sektor. Sektor risiko rendah didahulukan, risiko sedang prioritas kedua dan risiko tinggi di nomor tiga,” tuturnya.

Presiden ingatkan masyarakat miliki perasaan sama tentang krisis ekonomi-kesehatan. Seluruh masyarakat di Tanah Air agar memiliki perasaan sama bahwa saat ini sedang menghadapi krisis kesehatan dan krisis ekonomi.

"Ingat, jangan ada yang memiliki perasaan bahwa saat ini keadaannya normal-normal saja karena itu berbahaya sekali," ujar Jokowi.

Menurut dia, krisis kesehatan dan ekonomi yang disebabkan COVID-19 tak hanya dirasakan masyarakat Indonesia, tapi juga warga di berbagai negara di dunia. "Tidak hanya di Indonesia, karena COVID-19 ini menyerang di 215 negara," ucap Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengajak agar masyarakat sadar dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, mulai menggunakan masker, mencuci tangan setelah kegiatan, tidak berkerumun dan jaga jarak.

"Jangan sampai ada masyarakat yang memiliki perasaan normal saja sehingga kemana-kemana tak pakai masker dan lainnya. Ini yang harus terus diingatkan," katanya mengingatkan.

Jokowi juga mengaku telah mendapat informasi bahwa krisis ekonomi global adalah nyata dan banyak negara yang merasakan.

IMF memprediksi pada tahun 2020 bahwa Amerika Serikat pertumbuhan ekonominya akan minus 8 persen, Jepang minus 5,8 persen, Inggris minus 10,2 persen, Prancis minus 12,5 persen, Italia minus 12,8 persen, Spanyol minus 12,8 persen dan Jerman minus 7,5 persen.

"Artinya apa? Permintaan, penawaran dan produksi akan terganggu. Ini harus diketahui bersama bahwa kita dalam proses mengendalikan kesehatan, tapi juga miliki masalah lain, yaitu urusan ekonomi," imbuhnya.

Oleh sebab itu, lanjut Presiden, dalam mengelola manajemen krisis saat ini maka rem dan gas harus seimbang.

“Tidak bisa gas urusan ekonomi, tapi kesehatan terabaikan. Tidak bisa juga konsentrasi penuh urusan kesehatan, tapi ekonomi terganggu. Ini selalu saya sampaikan ke seluruh kepala daerah agar gas serta rem dikerjakan bersamaan, dan inilah sulitnya sekarang,” tuturnya.

Sementara itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berkomitmen terus bekerja keras bersama gugus tugas maupun relawan terkait melakukan pengendalian COVID-19 agar angka kasusnya tidak semakin meningkat.

Hal itu bukanlah tugas mudah, namun bukan berarti tidak mungkin untuk dilaksanakan. "Tugas itu berat, jika pemprov, pemkab, pemkot saja yang bergerak, seluruh Forkopimda, tokoh masyarakat, kampus, pengusaha, media serta seluruh elemen masyarakat bersama-sama bersatu melawan COVID-19," kata mantan Mensos ini menegaskan.

"Semoga target dua minggu dari Presiden bisa berjalan baik sehingga angka kasus positif menurun, kesembuhan meningkat dan kasus meninggal dunia semakin berkurang," tutur Khofifah berharap.

Sedangkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani mengaku bahwa pihaknya terus bekerja totalitas agar pandemik COVID-19 ini dapat dikendalikan di Surabaya."Kita kerja mulai kemarin-kemarin, kita terus bekerja," ucapnya.

Orang nomor satu di Kota Pahlawan yang karib disapa Risma ini menjelaskan, untuk saat ini, kasus penularan banyak terjadi di lingkungan keluarga. Artinya ketika satu orang positif bisa menulari anggota keluarganya.

"Saya minta temen-temen (gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Surabaya) untuk nekan, jadi, misalnya, satu keluarga itu ada yang positif harus bisa mengajak untuk rawat inap, supaya ngak menulari anggota keluarganya," ucap Risma.