Palestina Tolak Syarat Netanyahu

Ramallah, (ANTARA News) - Pemerintah Otonomi Palestina (PNA), Senin, menolak persyaratan Perdana Menteri "hawkish" Israel Benjamin Netanyahu untuk melanjutkan perundingan perdamaian, yang macet, dengan Palestina.

Dalam pidato yang disampaikan di hadapan Knesset (parlemen) Israel, Senin pagi, Netanyahu kembali menyampaikan persyaratannya untuk melanjutkan pembicaraan perdamaian bahwa tanpa pengakuan Israel sebagai negara Yahudi, takkan ada perdamaian, sebagaimana dikutip dari Xinhua-OANA.

Pemimpin perunding Palestina Saed Erekat mengatakan dalam satu pernyataan bahwa Netanyahu sedang mencari panggung tanpa mitra perdamaian. Ia tak mengatakan apa pun yang baru dan ia berbicara mengenai perdamaian dalam bahasa hubungan masyarakat.

Proses perdamaian Timur Tengah macet sejak tahun lalu. PNA berkeras bahwa pembicaraan perdamaian dengan Israel takkan pernah dilanjutkan jika Israel tak menghentikan pembangunan permukiman dan mengakui prinsip penyelesaian dua negara.

"Kami tak pernah dapat menerima dilanjutkannya (perundingan) dengan berlanjutnya pembangunan permukiman, tanpa Jerusalem dan hak pengungsi untuk pulang. Kami takkan mengakui Israel sebagai negara Yahudi," kata Erekat.

Pemerintah baru AS Presiden Barack Obama telah melancarkan upaya bagi kompromi, terutama mengenai kegiatan permukiman, antara kedua pihak dan dilanjutkannya pembicaraan perdamaian.

Sementara itu, kabinet Palestina, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Salam Fayyad, mengatakan dalam satu pernyataan bahwa kunjungan terakhir utusan perdamaian AS George Mitchell ke wilayah itu tak mencapai kemajuan nyata.

"Meskipun itu adalah kunjungan penting, tapi itu tak mengarah kepada kemajuan nyata, terutama dalam upaya mencapai terobosan dan meluncurkan kembali proses perdamaian dan menjamin keberhasilannya," demikian isi pernyataan kabinet PNA tersebut.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga telah mengesampingkan dimulainya pembicaraan perdamaian dengan Israel kecuali Israel menyampaikan komitmennya pada serangkaian ketentuan dasar.

"Rakyat Palestina tak dapat menerima untuk melanjutkan perundingan perdamaian dengan Israel tanpa penghentian penuh kegiatan permukiman dan penetapan rujukan proses perdamaian yang meliputi diakhirinya pendudukan Israel dan berdirinya negara Palestina," kata Abbas dalam pidato yang ditayangkan Ahad malam oleh stasiun televisi yang dikelola Palestina.(*)