Kemenkes: DBD masih mengintai saat pandemi COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang masih mengintai saat pandemi COVID-19.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi di Jakarta, Jumat, mengatakan saat ini terjadi masa penularan virus dengue yang dibawa oleh nyamuk aedes aegepty dikarenakan banyaknya tempat perkembangbiakan jentik.

Menurut dia, kebijakan PSBB membuat gedung-gedung kosong tanpa kegiatan sehingga bisa menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk tanpa dilakukan intervensi pencegahan. Terlebih lagi, gedung-gedung sekolah, perkantoran, pusat perbelanjaan dan sebagainya sudah ditutup selama kurang lebih tiga bulan.

"Ditambah lagi di masa PSBB banyak sekali gedung-gedung tempat perkantoran, sekolah, tempat wisata, rumah ibadah, pesantren itu kan tidak ada aktivitas. Dipastikan juga pada saat puncak masa penularan demam berdarah berpotensi terjadi di sana tempat perkembangbiakan nyamuk yang tidak diintervensi," kata Nadia.

Selain itu, program Juru Pemantau Jentik (Jumantik) yang memiliki tugas untuk memberantas jentik nyamuk di rumah-rumah masyarakat menjadi terhenti karena adanya kebijakan PSBB.

Bertambah panjangnya masa penularan penyakit DBD ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun Nadia mengatakan jumlah kasus DBD dan angka kematian akibat penyakit tersebut tahun ini masih di bawah tahun lalu pada periode yang sama.

Akan tetapi jumlah kasus DBD dan kematian akibat penyakit tersebut bisa melampaui atau lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2018 dan 2017. Nadia menyebut kasus DBD di seluruh Indonesia per tanggal 25 Juni mencapai 69.966 kasus dengan kasus kematian mencapai 447 jiwa di berbagai daerah.

Kementerian Kesehatan meminta masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan penyakit DBD di tengah pandemi COVID-19 agar tidak terjadi beban ganda.

Masyarakat diminta untuk terus melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di lingkungan rumah, sementara pemerintah daerah mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus DBD dengan PSN dan disinfeksi pada gedung-gedung yang sudah lama tidak digunakan.