KLHK upayakan percepatan penanganan 14 juta hektare lahan kritis

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI terus mengupayakan percepatan penanganan 14 juta hektare lahan kritis yang tersebar di berbagai daerah Tanah Air.

"Inilah yang menjadi target kita untuk segera dipulihkan," kata Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) KLHK Hudoyo.

Ia mengatakan sebaran lahan kritis di seluruh fungsi kawasan terbagi di beberapa bagian seperti untuk penggunaan areal lain terdapat sekitar lima juta hektare lahan yang telah rusak. Kemudian di hutan produksi terdapat sekitar lima juta hektare lahan kritis, hutan lindung sebanyak 2,3 juta hektare dan kawasan konservasi mendekati satu juta hektare.

Tingginya angka lahan kritis atau degradasi lahan di Indonesia tersebut, menurut dia, disebabkan oleh beberapa hal mulai dari berkurangnya lahan basah, mangrove atau bakau yang makin tergerus, lahan gambut semakin berkurang hingga perluasan lahan pertanian.

"Ada juga perluasan lahan industri yang tidak ramah lingkungan misalnya minyak kelapa sawit, kayu lapis dan sebagainya," ujar dia.

Selain beberapa faktor tersebut, dinamika penggunaan lahan juga menyebabkan luasan lahan kritis di Indonesia semakin bertambah.

Artinya, menurut dia, ada perubahan fungsi lahan prima menjadi lahan kritis oleh masyarakat seperti lahan prima sebagai areal persawahan kemudian beralih fungsi menjadi pemukiman penduduk, pembangunan pabrik dan sebagainya.

Sebagai upaya percepatan penanganan lahan kritis, langkah yang akan dilakukan pemerintah di antaranya peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi maupun penyuluhan.

Kemudian termasuk pula menyusun regulasi yang tepat di Direktorat Jenderal (Ditjen) PDASHL KLHK agar tidak ada yang menghambat proses pemulihan lahan kritis.

"Ada juga peningkatan iptek, pengembangan kapasitas pembangunan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan dan APBD," katanya.

Untuk mengatasi masalah lahan kritis seperti kekeringan tersebut pemerintah juga berharap adanya dukungan internasional. Sebab, jika hanya mengandalkan APBN untuk pemulihan lahan kritis 14 juta hektare pemerintah tidak akan sanggup, katanya.