Kabid Akuntabilitas BPKP Perwakilan Jateng Bambang Wahyudi di Semarang, Kamis, mengatakan bahwa pembenahan kualitas SDM pengelola keuangan tersebut dilakukan karena tidak ada satu pun daerah yang memiliki peringkat baik dalam penyusunan laporan keuangan.
Menurut Bambang, kondisi tersebut diantaranya disebabkan SDM di pemda jarang berlatarbelakang akuntansi, terjadinya perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah dari berbasis dinamis besarnya realisasi keuangan menjadi berbasis kinerja yang harus jelas pengeluarannya.
"Jadi pemahaman terhadap aturan baru belum maksimal ditambah lagi penerapan sistem administrasi pemerintahan daerah yang kurang baik dari model lama ke model baru," katanya.
Dari kondisi tersebut, tahun 2007 tidak ada satu pun pemda yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini WTP adalah penilaian tertinggi pengelolaan keuangan pemda.
Oleh karena itu, BPKP berusaha membantu dengan program aplikasi komputer sehingga cukup dengan mengoperasikannya maka secara otomatis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga laporan bisa tertangani.
Program aplikasi komputer membuat penggarapan tugas lebih cepat, tepat, akurat, dan dapat memperkecil tingkat kebocoran, berbeda dengan cara manual yang tingkat kesalahannya lebih tinggi.
Sejumlah daerah yang dalam asistensi aplikasi komputer yakni Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pati, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Klaten.
Sementara yang masih dengan cara manual Kabupaten Semarang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Salatiga.
"Asistensi apakah menggunakan aplikasi komputer atau manual tergantung permintaan, karena memang kalau menggunakan aplikasi komputer biayanya mahal karena harus menyediakan perangkat komputer," katanya.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
