Pembangunan Kantor Pemerintahan Sumbar Tetap di Lokasi Semula

Padang (ANTARA News) - Pembangunan kembali gedung-gedung kantor pemerintah yang hancur karena gempa 7,9 SR di Sumatra Barat (Sumbar), Rabu tetap dilakukan di lokasi puing-puing bangunan dan tidak akan direlokasi ke kawasan lain.

Pemda Sumbar tidak memiliki lahan lain di lokasi yang aman untuk pembangunan kembali gedung-gedung pemerintah yang rusak itu, kata Wakil Gubernur Sumbar, Marlis Rahman kepada ANTARA di Padang, Senin.

Karena itu pembangunan kembali gedung-gedung yang hancur tetap di lokasi semua meski ada saran di relokasi ke tempat yang lebih aman dari ancaman tsunami yakni di kawasan jalan Padang By Pass berjarak sekitar enam kilometer dari pusat kota Padang.

"Kita tidak bisa pindahkan pembangunan kantor pemerintahan ke Padang By Pass, karena Pemda Sumbar hanya memiliki 1,2 hektar tanah di lokasi itu," tambahnya.

Ia menjelaskan, pembangunan kembali gedung pemerintah akan dilakukan dengan desain bangunan anti gempa yang telah diterapkan pada bangunan Masjid Raya Sumbar.

Bangunan Masjid Raya Sumbar dibangun dengan tiang-tiang mempunyai ketinggian hingga 47 meter dari permukaan tanah (gedung delapan lantai, red) tetap kokoh dan tidak mengalami kerusakan akibat guncangan gempa 7,9 SR sedangkan bangunan bertingkat di sekitarnya sebagian besar roboh dan rata dengan tanah.

Karena itu, desain bangunan Masjid Raya Sumbar akan kita adopsi untuk pembangunan kembali gedung-gedung kantor pemerintahan yang hancur karena gempa, kata Marlis yang juga Ketua Harian Sarkorlak Penanggulangan Bencana Sumbar itu.

Pemprov Sumbar menyadari pembangunan gedung dengan desain seperti Masjid raya membutuhkan biaya besar, namun tidak ada pilihan lain demi keselamatan jiwa manusia sehingga desain tersebut akan diadopsi.

Kita tahu biayanya akan lebih mahal, tapi itu lebih baik demi keselamatan jiwa manusia dan kerusakan, karena Sumbar adalah daerah rawan bencana termasuk gempa bumi, tambahnya.

Kantor pemerintah provinsi Sumbar di Padang yang hancur karena gempa antara lain, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kantor Kanwil Anggaran Wilayah III Sumatra, Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (SAMSAT), Kantor Pengelolaan Singai Wilayah I dan Kantor Dinas Ketahanan Pangan.

Kemudian, Kantor Pengadilan Agama, Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan, Kantor Perpustakaan Daerah, Kantor Arsip Daerah, Kantor KPU Sumbar, Kantor DPRD Sumbar dan kantor Dinas Pendidikan Nasional.

Sedangkan data sementara Sarkorlak PB Sumbar, jumlah kantor pemerintahan yang rusak akibat gempa terdata mencapai 358 unit.

Kerusakan itu meliputi 206 unit kategori rusak berat, 76 unit rusak sedang dan 76 unit rusak ringan.

Jumlah kantor yang paling banyak mengalami kondisi rusak berat berada di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 86 unit, 32 unit rusak sedang dan sembilan unit rusak ringan.

Di Kota Padang jumlah kantor pemerintah yang rusak berat sebanyak 55 unit, rusak sedang 15 unit dan 14 unit rusak ringan.

Di Kota Pariaman sembilan unit kantor pemerintah rusak berat, di Kabupaten Kepulauan Mentawai (13), Pesisir Selatan (9), Agam (6) dan Kabupaten Solok (4).(*)