PUPR: Progres sarana penunjang pos lintas batas negara Skouw 91 persen

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengungkapkan progres pengembangan sarana dan prasarana penunjang Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura,Papua mencapai 91,99 persen untuk mendukung kegiatan ekonomi di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

"Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menteri Basuki mengatakan, pembangunan lanjutan kawasan perbatasan Skouw merupakan instruksi Presiden Joko Widodo dalam mendukung kegiatan sosial-ekonomi pada kawasan PLBN Skouw sebagai beranda terdepan Indonesia.

Pembangunan PLBN ini tidak hanya menjadi kebanggan Bangsa Indonesia sebagai bangsa besar, tetapi yang terpenting sekali adalah fungsi pertahanan keamanan dan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia - Papua Nugini (PNG).

Saat ini progres pengembangan sarana dan prasarana penunjang PLBN Terpadu Skouw telah mencapai 91,99 persen. Pekerjaan ini dimulai pada 13 Agustus 2019 dan ditargetkan selesai pada 31 Agustus 2020 dengan anggaran sebesar Rp 129,1 miliar yang dikerjakan oleh kontraktor PT Nindya Karya dengan manajemen konstruksi PT Yodya Karya.

Lingkup pekerjaan pengembangan sarana dan prasarana penunjang PLBN Terpadu Skouw meliputi infrastruktur dan penataan kawasan, pembangunan mess karyawan, bangunan pasar, kantor pengelola, renovasi masjid, renovasi gedung serba guna, jembatan penghubung, patung Soekarno, ornamen gerbang, videotron, signage, sculpture dan sitting group.

Untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat sekitar, Kementerian PUPR juga membangun pasar di PLBN Terpadu Skouw seluas 7.269 meter persegi yang terdiri dari dua lantai. Pasar ini memiliki total 152 kios, di mana lantai dasar terdapat 40 kios dan lantai satu 112 kios.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Papua untuk mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di kawasan perbatasan.