Untuk gaet relokasi investasi, pemerintah perlu beri insentif fiskal

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah dinilai perlu memberi insentif fiskal yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing industri guna meningkatkan daya saing industri untuk menggaet relokasi investasi dari China.

Partner Fiscal Research DDTC Bawono Kristiaji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, mengatakan pemerintah sebetulnya sudah memberikan beragam insentif pajak bagi perusahaan-perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Namun pemanfaatannya belum maksimal.

"Jadi, perlu evaluasi bersama untuk menentukan bentuk insentif yang lebih tepat sasaran," katanya.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sendiri telah mengatur strategi dalam memuluskan datangnya peluang investasi ke Indonesia dengan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) khusus yang bertugas memfasilitasi calon investor.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, satgas khusus ini yang dipimpinnya langsung itu ditujukan untuk 'menjemput bola’ perusahaan-perusahaan yang akan melakukan relokasi investasi, agar tertarik masuk ke Indonesia.

"Saya buat Satgas di bawah pimpinan saya langsung," katanya beberapa waktu lalu.

Tim Satgas tersebut memiliki tiga tugas khusus. Pertama, mendeteksi perusahaan-perusahaan yang akan melakukan relokasi. Kedua, mengecek kemudahan-kemudahan yang diberikan negara-negara lain. Ketiga, memberi kewenangan kepada mereka untuk membuat keputusan dalam bernegosiasi.

"Itu penting diberikan agar cepat jalannya,” tegas Bahlil.

Sementara itu, gerak cepat juga dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang siap menampung relokasi investasi dari China maupun berbagai investasi baru.

Jawa Barat saat ini menjadi salah satu jantung industri nasional lantaran setidaknya terdapat lebih dari 20 kawasan industri yang berlokasi di provinsi tersebut dengan luas lahan yang tergolong besar dibandingkan kawasan industri di daerah lain.

Bahkan, kawasan industri yang tergolong terbesar di Asia Tenggara berada di Jawa Barat, yakni kawasan industri Karawang, Bekasi, dan Cikarang.

Sejak tahun lalu, Provinsi Jawa Barat juga sudah mengincar peluang investasi dengan maraknya relokasi investasi dari China. Pada acara West Java Investment Summit 2019 pada Oktober tahun lalu, misalnya, sebanyak 26 memoramdum of understanding (MoU) diteken antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek investasi di Jawa Barat.

"Jawa Barat akan terus meningkatkan kemudahan birokrasi dan proaktif menjemput investasi. Kami optimis, investasi ke Jawa Barat akan mulai pulih seiring baiknya penanganan dan pengendalian COVID-19," kata pria yang kerap disapa Kang Emil itu.