Menkop optimistis anggaran belanja untuk UMKM dorong ekonomi

Kami optimistis kalau Rp735 triliun itu mengalir untuk belanja produk UMKM maka ekonomi akan bergeliat kembali

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki optimistis anggaran belanja pemerintah, lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk produk UMKM yang mencapai Rp735 triliun dapat mendorong perekonomian nasional.

"Kami optimistis kalau Rp735 triliun itu mengalir untuk belanja produk UMKM maka ekonomi akan bergeliat kembali," ujar Teten dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis.

Ia menyampaikan bahwa dalam rangka mendorong aktivitas UMKM, pihaknya mendorong dari dua sisi, yakni dari penawaran dan permintaan.

Ia mengatakan anggaran itu merupakan bagian dari upaya untuk mendorong permintaan terhadap produk UMKM agar terserap pasar

"Kita harus jaga, karena pasar kita cukup besar dengan 250 juta penduduk, kalau ada komitmen di masyarakat untuk belanja UMKM akan menambah demand produk UMKM," ucapnya.

Saat ini, lanjut dia, pihaknya sedang menyiapkan e-katalog dan laman khusus UMKM di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Kami dengan LKPP juga sedang melakukan pelatihan dan menyusun paket-paket pengadaan produk UMKM di e-katalog," katanya.

Dari sisi penawaran, Teten menyampaikan, pihaknya memberikan relaksasi terhadap pinjaman UMKM dengan penundaan cicilan, subsisidi kredit, penghapusan pajak, dan penyediaan modal baru yang lebih murah agar UMKM tetap produktif.

"Ada sekitar 60,66 juta UMKM yang sudah terhubung dengan lembaga pembiayaan/perbankan. Kami buka pintu seluas-luasnya bagi pelaku UMKM yang belum terhubung dengan pembiayaan agar bisa segera mengajukan pembiayaan ke lembaga pembiayaan dan masuk ke program relaksasi dengan bunga yang rendah," kata Teten.

Selain itu, lanjut dia, bagi UMKM yang tidak lagi bisa melanjutkan usaha, pihaknya memasukkan mereka ke dalam program bantuan sosial.

"Kebanyakan dari ultra mikro, kita dorong untuk masuk ke program bansos. Kita golongkan mereka sebagai kelompok miskin baru sehingga masuk dalam program jaminan sosial," katanya.