TPID Sulampua inisiasi kerja sama perdagangan antar-daerah

Bentuk atau pola kerja samanya seperti apa, saat ini masih digodok. Entah nanti memanfaatkan peran BUMD, atau antar-instasi pemerintah melalui organisasi perangkat daerah terkait, atau bisa juga memberdayakan swasta yang mau bekerja sama dengan pemer

Manokwari (ANTARA) - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) menginisiasi kerja sama perdagangan antar-daerah untuk menjaga stabilitas barang dan harga kebutuhan pangan.

"Bentuk atau pola kerja samanya seperti apa, saat ini masih digodok. Entah nanti memanfaatkan peran BUMD, atau antar-instasi pemerintah melalui organisasi perangkat daerah terkait, atau bisa juga memberdayakan swasta yang mau bekerja sama dengan pemerintah," kata pelaksana tugas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Joko Supratikno di Manokwari, Kamis.

TPID dari sembilan provinsi yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, menggelar rapat koordinasi secara virtual, Kamis.

Pada kesempatan itu kepala daerah di sembilan provinsi tersebut memaparkan kondisi perekonomian di wilayah masing-masing saat masa pandemi.

Joko mengutarakan bahwa rapat koordinasi ini sebagai awal untuk menjajaki kerja sama tersebut. Pemaparan para gubernur dan wakil gubernur pada acara ini memberikan gambaran cukup jelas tentang berbagai potensi komoditas yang dapat diperdagangkan dalam kerja sama nanti.

"Terutama untuk komoditas yang selama ini menjadi pemicu inflasi. Bukan hanya wilayah Sulampua, ke depan diharapkan bisa dilakukan juga dengan daerah lain seperti Nusa Tenggara, Bali serta Jawa," katanya.

Aktivitas perdagangan antar-daerah wilayah Sulampua, Jawa, Nusa Tenggara dan Bali selama ini sudah berjalan lancar namun dikendalikan sepenuhnya oleh swasta.

Joko menjelaskan, kerja sama antar-pemerintah daerah ini bukan untuk orientasi profit, melainkan menjaga agar ketersediaan barang tetap stabil.

"Jelas kalau swasta memiliki orientasi profit, itu hukum ekonomi. Sedangkan kerja sama yang dilakukan pemerintah daerah ini nanti semata-mata untuk menjaga agar ketersediaan dan harga barang tetap aman dan harga terjangkau," sebut Joko.

Selain itu, lanjut Joko, saat harga komoditas di pasaran melambung, komoditas yang didatangkan pemerintah melalui kerja sama ini bisa digunakan untuk menggelar operasi pasar.

"Tujuan jelas, sebagai penyeimbang untuk menjaga agar harga barang tetap stabil dan angka inflasi terkendali," ujarnya seraya berharap, kerja sama ini segera terjalin dengan pola yang ideal.