SUAKA desak pemerintah selamatkan pengungsi Rohingya

Ada prinsip internasional di mana Indonesia juga terikat, yaitu prinsip untuk tidak menolak atau mengembalikan orang yang sedang mencari perlindungan. Dan pemerintah Indonesia tidak boleh melakukan itu

Bekasi (ANTARA) -
Asosiasi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Perlindungan Hak Pengungsi, SUAKA, mendesak pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan pengungsi Rohingya yang sudah memasuki wilayah Indonesia.

“Para pengungsi ini sudah berada di lautan selama berminggu-minggu, mereka pasti membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka,” ungkap Ketua Perkumpulan SUAKA, Rizka Argadianti Rachmah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Rizka menyebut, ketakutan pemerintah baik pemerintah Aceh maupun Pusat mengenai COVID-19 seharusnya tidak menjadi dasar untuk menolak pengungsi Rohingya.

"Ada prinsip internasional di mana Indonesia juga terikat, yaitu prinsip untuk tidak menolak atau mengembalikan orang yang sedang mencari perlindungan. Dan pemerintah Indonesia tidak boleh melakukan itu," lanjutnya.

Alasan COVID-19 ini tidak bisa diterima oleh masyarakat sipil, mengingat para pengungsi ini sudah berada di lautan tanpa berkontak dengan siapapun selama berminggu-minggu.

"Lagipula, pemerintah memiliki peralatan yang cukup untuk melakukan test terhadap mereka dan masyarakat juga sudah bersedia untuk menyambut para pengungsi ini," ujar Rima Shah Putra, Direktur Yayasan Geutanyoe Indonesia, yang berbasis di Aceh.

Diketahui, masyarakat lokal mulai bersiap untuk menerima pengungsi Rohingya di daratan dengan menyediakan makanan untuk mereka.

"tentunya ini akan membuat masyarakat Aceh juga kecewa," lanjut Rima.

Ketakutan pemerintah Aceh akan masuknya ratusan pengungsi menyusul pengungsi yang ada saat ini, dianggap tidak masuk akal. Hal ini karena Pemerintah dan masyarakat Aceh sudah memiliki pengalaman mengelola ribuan pengungsi Rohingya seperti yang terjadi pada tahun 2015 silam.

"Dalam hal ini, kemanusiaan haruslah didahulukan. Kita tahu juga bahwa Indonesia berlandaskan pada Kemanusiaan yang adil dan beradab," tutup Rizka.