Washington (ANTARA) - Penasihat senior Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Selasa (23/6), mulai membahas kemungkinan AS akan mendukung rencana pendudukan paksa Israel di Tepi Barat yang diusulkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Informasi itu disampaikan oleh seorang pejabat pemerintah AS dan seorang sumber yang mengetahui pertemuan tersebut.
PM Netanyahu berencana memulai aneksasi atau pendudukan paksa di Tepi Barat pada 1 Juli. Terkait dengan rencana itu, sejumlah penasihat Presiden Trump bertemu di Gedung Putih.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh menantu Presiden Trump yang turut menjabat sebagai penasihat seniornya, Jared Kushner, penasihat keamanan presiden, Robert O' Brien, utusan AS untuk Timur Tengah, Avi Berkowitz, dan Duta Besar AS untuk Israel, David Friedman, kata seorang sumber dari kantor pemerintah.
Namun, Trump tidak hadir dalam pertemuan itu. PM Netanyahu bergantung pada dukungan Trump untuk rencana aneksasi-nya, mengingat rakyat Palestina dan negara-negara Arab, mengutuk keinginan Israel yang ingin menduduki paksa Tepi Barat. Informasi mengenai ketidakhadiran Trump disampaikan seorang pejabat yang tak ingin disebutkan namanya.
Sejumlah sumber mengatakan Trump kemungkinan akan hadir dalam pertemuan lanjutan pada minggu ini.
Rancangan pakta perdamaian yang diusung Trump pada Januari menyebutkan AS akan mengakui pemukiman umat Yahudi di atas tanah milik rakyat Palestina. Dalam draf tersebut, AS menyebut tanah tersebut merupakan bagian dari Israel. Padahal, rakyat Palestina menginginkan tanah itu menjadi bagian dari wilayah negaranya.
Walaupun demikian, Trump membuka ruang bagi pembentukan negara untuk rakyat Palestina. Namun, ia menetapkan banyak syarat yang ketat. Sejumlah petinggi di Palestina menolak seluruhnya rancangan pakta perdamaian tersebut.
Berbekal dukungan Trump, Netanyahu berencana memperluas kedaulatan Israel di wilayah pemukiman umat Yahudi dan Lembah Yordania. Netanyahu berharap AS menyetujui rencananya itu. Sebagian besar negara-negara di dunia menyebut rencana Israel itu ilegal. Para pemimpin rakyat Palestina menyuarakan kemarahannya terhadap rencana aneksasi.
Menurut seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut, Israel kemungkinan akan menyatakan kedaulatannya secara bertahap di beberapa pemukiman umat Yahudi dekat Yerusalem. Rencana itu merupakan salah satu langkah yang turut dipertimbangkan AS.
Rencana awal Netanyahu, Israel hanya akan menduduki paksa 30 persen wilayah Tepi Barat.
Trump belum menyatakan sikap terhadap rencana aneksasi yang lebih luas itu. Menurut keterangan seorang sumber, pihak AS khawatir jika mereka menyetujui rencana Israel, Palestina akan menolak berunding. Perundingan dengan Palestina merupakan bagian dari rencana Trump di Timur Tengah.
AS kemungkinan juga khawatir Yordania akan menolak rencana aneksasi. Yordania merupakan satu dari dua negara di wilayah Teluk Arab yang menandatangani pakta perdamaian dengan Israel. Beberapa negara teluk saat ini hanya membangun kerja sama tertutup dengan Israel.
Sejumlah pejabat AS pada Selasa menggelar pertemuan tak resmi, kata seorang sumber. Sejauh ini, belum ada keputusan apapun yang dibuat, termasuk dalam pertemuan yang dihadiri Kushner. Penasihat Trump itu kemudian meninggalkan Gedung Putih dan bertolak ke Arizona mendampingi Trump, kata pejabat setempat.
Washington dengan jelas menunjukkan pihaknya menginginkan pemerintah Israel yang terpecah segera satu suara dalam menanggapi beberapa isu, termasuk di antaranya terkait aneksasi.
Sumber: Reuters
Baca juga: Israel bangun jalan di Yerusalem di tengah rencana aneksasi Tepi Barat
Baca juga: UAE peringatkan Israel tidak lanjutkan rencana aneksasi Tepi Barat
Baca juga: Menlu RI ajak OKI bersatu tolak aneksasi Palestina oleh Israel
Penerjemah: Genta Tenri Mawangi
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2020