Hal itu diakui oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail menanggapi banyaknya para pengusaha yang belum menerapkan UMP yang ditetapkan bersama dengan pemerintah.
"Sepanjang UMP atau upah masih rendah, maka orang berbondong-bondong melamar jadi PNS," kata Gusnar, Jumat.
Pemerintah sendiri mengaku masih mengalami kendala dalam penetapan UMP, karena pihak swasta yang hadir dalam setiap rapat UMP selalu berbeda, sehingga tak menghasilkan keputusan yang maksimal.
Sementara itu, Iyam (24), salah seorang pelamar CPNS mengaku tak ingin lagi bekerja di perusahaan swasta yang ada di Gorontalo, karena minimnya standar UMP.
"Selain rendah, biasanya perusahaan justru memberikan upah dibawah UMP dan mengabaikan peraturan mengenai hal tersebut," kata Iyam.
Menurut dia, satu-satunya pekerjaan yang memiliki masa depan cerah di Gorontalo hanya PNS, meskipun harus bersaing dengan ribuan pelamar lainnya.
UMP Gorontalo tahun 2009 ditetapkan sebesar 675 ribu rupiah, sedangkan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di daerah tersebut sebesar 865.386 ribu rupiah. (*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
