DPR dukung tambahan pagu anggaran bagi KKP

Komisi IV mendukung usulan tambahan pagu anggaran KKP pada 2021 sebesar Rp3,45 triliun

Jakarta (ANTARA) - Komisi IV DPR RI mendukung penambahan pagu anggaran Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) sebesar Rp3,45 triliun, sehingga pagu anggaran KKP di 2021 naik menjadi Rp7 triliun dari yang sebelumnya Rp4,6 triliun.

"Komisi IV mendukung usulan tambahan pagu anggaran KKP pada 2021 sebesar Rp3,45 triliun," kata Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin di Jakarta, Selasa.

Ia mengemukakan, sebagian besar anggaran tambahan, dengan nilai mencapai Rp2,62 triliun digunakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi agar tumbuh berkualitas dan berkeadilan.

Sedangkan tambahan lainnya untuk meningkatkan kualitas SDM, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, memperkuat stabilitas polhukam, serta transformasi pelayanan publik.

Sudin menambahkan, tambahan pagu anggaran KKP sangat penting untuk mendukung program padat karya dan bansos.

Sejumlah program itu antara lain seperti kegiatan Gemarikan, Bulan Mutu Karantina, Bulan Bakti Nelayan, klaster budidaya udang, bantuan benih dan pakan mandiri, hingga pelatihan dan pendidikan vokasi kepada masyarakat.

"Kegiatan-kegiatan ini penting dalam rangka memulihkan ekonomi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan pasca-pandemi COVID-19, khususnya bagi nelayan, pembudidaya, petambak garam, serta pengolah dan pemasar perikanan," ujar Sudin.

Selain mengusulkan penambahan pagu anggaran 2021, Komisi IV juga mengapresiasi realisasi anggaran KKP tahun 2019 sebesar 91,73 persen. Dari total pagu RpRp5,51 Triliun, yang terealisasi Rp5,05 Triliun.

Dengan tingginya serapan anggaran, capaian program KKP meliput banyak aspek, mulai dari bantuan ribuan alat tangkap, bantuan ratusan juta ekor benih, paket pengolah sampah, hingga pembangunan gudang pendingin.

Selain itu, dari realisasi anggaran 91,73 persen tersebut tidak ada temuan pemeriksaan di lingkup KKP yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHP) II BPK RI tahun 2019.

Sebelumnya, selama berturut-turut pada tahun 2017 dan 2018, laporan keuangan KKP mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan hal itu tidak membuat pihaknya terlena tetapi membuat mereka lebih bersemangat.

Edhy Prabowo mengingatkan bahwa potensi sektor kelautan dan perikanan Indonesia besar sekali, tinggal bagaimana memanfaatkannya.