Pengamat: Kaji dampak konversi hutan ke budi daya udang

Perlu dikaji terkait dampak konversi lahan hutan menjadi lahan budi daya udang

Jakarta (ANTARA) - Pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menginginkan berbagai pihak independen betul-betul mengkaji dampak bila kawasan hutan dikonversi menjadi budi daya udang.

"Perlu dikaji terkait dampak konversi lahan hutan menjadi lahan budi daya udang," katanya di Jakarta, Selasa.

Ia mengemukakan hal tersebut terkait dengan KKP yang berencana membangun model klaster percontohan budi daya udang di lahan yang merupakan milik Perum Perhutani.

Menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu, sejumlah hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah terkait kondisi lahan yang digunakan harus diteliti secara terperinci.

Hal tersebut, lanjutnya, agar ke depannya tidak menimbulkan persoalan baik dari aspek lingkungan hidup maupun sosial masyarakat.

Sebelumnya, KKP berencana membangun model klaster percontohan budi daya udang berkelanjutan dengan bersinergi sekaligus memberdayakan lembaga masyarakat yang terdapat di desa hutan.

Menteri Edhy mengatakan bahwa lahan yang merupakan milik Perum Perhutani dan dikelola lembaga masyarakat desa hutan cukup potensial untuk dioptimalkan guna pengembangan usaha budi daya udang vaname berkelanjutan.

Edhy dan jajarannnya telah meninjau langsung calon lokasi percontohan klaster budi daya udang vaname di Desa Kertajadi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (19/6/2020).

Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) KKP Karawang telah pula melakukan identifikasi dan kajian kelayakan teknis di kawasan tersebut.

Menteri Edhy menegaskan pentingnya memberdayakan ekonomi masyarakat termasuk mendorong lembaga masyarakat lokal untuk terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam kegiatan usaha budi daya udang.

Menurut dia, masyarakat desa hutan telah berupaya menjaga kelestarian alam, sehingga perlu diberi alternatif pekerjaan untuk meningkatkan ekonominya.

"Lahan ini statusnya milik Perum Perhutani dan dikelola oleh lembaga masyarakat desa hutan. Tim UPT kami sudah lakukan groundcheck dan melakukan kajian kelayakan teknis. Saya kira ini baik, nanti kita berdayakan masyarakat desa hutan di sini, tentu tujuannya untuk mendorong perekonomian masyarakat. Penting mereka kita libatkan. Hitungan kami dalam per ha bisa melibatkan minimal lima KK (kepala keluarga)," paparnya.

Menteri Edhy juga menggarisbawahi agar kesan budi daya tambak yang merusak mangrove mestinya tidak ada lagi, dengan mendorong potensi lahan yang ada melalui peningkatan produktivitas.

Ia juga memastikan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, antara lain dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian PUPR.

"Nanti saya akan koordinasi dengan Menteri LHK dan Menteri PUPR untuk mendukung percontohan ini. Kita bikin model yang skala kecil dulu, jika sukses baru kita kembangkan di berbagai daerah. Program tambak perhutanan sosial seperti di Muara Gembong, Bekasi nanti bisa kita perluas juga," ucapnya.