Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan Komisi II DPR menyetujui penambahan anggaran Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tahun 2021 sebesar Rp96,8 miliar, termasuk di dalamnya usulan tambahan anggaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebesar Rp31,6 miliar.
"Termasuk di dalamnya usulan tambahan anggaran KASN sebesar RP31,6 miliar untuk dapat ditambahkan dalam pagu anggaran KemenPAN-RB tahun 2021 dan meminta kepada anggota Badan Anggaran Komisi II DPR untuk memperjuangkannya dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR," kata Doli saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri PAN-RB, Kepala BKN, dan Ketua Aparatur Sipil Negara, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan Komisi II DPR RI juga menyetujui tambahan anggaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebesar Rp52,922 miliar untuk dimasukkan dalam pagu anggaran BKN tahun 2021 dan meminta anggota Banggar Komisi II DPR untuk memperjuangkannya.
Doli menjelaskan, Komisi II DPR RI juga telah mendengarkan penyampaian pagu indikatif RAPBN 2021 Kemen-PAN-RB sebesar Rp277,7 miliar, yang di dalamnya termasuk anggaran untuk KASN sebesar Rp44,6 miliar, dan pagu indikatif BKN sebesar Rp597,3 miliar.
Dia menegaskan bahwa pengalokasian anggaran per-program dan kegiatan dalam anggaran tersebut harus memperhatikan saran dan masukan yang diberikan anggota Komisi II DPR.
"Pagu indikatif ini akan dibahas kembali secara lebih mendalam pada rapat pembahasan RAPBN 2021 selanjutnya," ujarnya.
Selain itu menurut dia, Komisi II DPR meminta KemenPAN-RB memastikan proses pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional dapat meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi secara optimal.
Baca juga: DPR minta KemenPAN lakukan seleksi CPNS secara objektif
Doli menilai langkah pengalihan jabatan itu jangan sampai menghambat potensi yang ada dalam diri ASN yang terdampak pada kebijakan tersebut.
Rapat Kerja Komisi II DPR RI tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dengan dihadiri Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Kepala BKN, dan Ketua Aparatur Sipil Negara.
Baca juga: Ada tawaran Kemenpan, Pemkot Depok ajukan tambahan kuota PPPK
Baca juga: Pemkab Gowa terima 138 CPNS baru
Baca juga: Kemenpan tak campuri penentuan jabatan ASN KPK nantinya
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
