Kejagung Akan Periksa Dubes RI di Thailand

Jakarta (ANTARA News) - Kejaksaan Agung (Kejagung), tidak menutup kemungkinan akan memeriksa Duta Besar (Dubes RI) di Thailand, terkait dugaan penyimpangan penggunaan anggaran pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Thailand.

"Akan diperiksa nanti semua. Semua yang terkait yang ada kaitan dengan penggunaan uang itu, akan kita periksa," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Marwan Effendy, di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Kejagung menyatakan pemeriksaan dua tersangka dugaan penyimpangan penggunaan anggaran pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Thailand yang merugikan keuangan negara sekitar Rp2,5 miliar, akan dilakukan di Bangkok.

Tim penyidik yang beranggotakan enam orang jaksa, akan berangkat ke Thailand pada 11 Oktober 2009 untuk memeriksa dua tersangka dan 17 saksi (lokal staf KBRI).

Dua tersangka kasus dugaan korupsi tersebut, yakni, Djumantoro Purbo (Wakil Duta Besar KBRI di Thailand) dan Suhaeni (bendahara KBRI di Thailand).

Jampidsus menyatakan Dubes RI di Thailand, Mohammad Hatta, saat ini masih mengikuti Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Riau.

"Sekarang Pak Dubes sedang ikut Rapimnas Partai Golkar di Riau. Kasih kesempatan dong," katanya.

Ia menegaskan semua yang terkait dan tahu soal penggunaan anggaran itu, akan dimintai keterangan. "Supaya nanti bisa lebih jelas. Siapa penggunaannya, kenapa bisa jadi begini," katanya.

Kasus tersebut bermula saat KBRI Thailand dalam Tahun Anggaran Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA) 2008 menyisakan anggaran DIPA sebesar Rp2,5 miliar, dan dana itu tidak disetorkan kembali ke kas negara namun oleh oknum pejabat KBRI dipergunakan untuk kepentingan lain. "Tanpa dilakukan revisi anggaran dari Departemen Keuangan," katanya.

Dana dari DIPA itu, untuk pembentukan panitia penyelenggaraan Indonesia Day 2008 di Bangkok, pembentukan Satgas Penanggulangan WNI yang tertahan di Bangkok, pembentukan panitia penyelenggaraan serta pelaksanaan KTT Asean ke-14.

Selanjutnya, untuk pembayaran tunjangan kemahalan bagi pegawai setempat dan guru pada KBRI di Thailand.(*)