Sri Mulyani paparkan empat latar belakang redesain sistem penganggaran

Hasil evaluasi pertama adalah program belanja pusat dan daerah tidak sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak bisa optimal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan empat hasil evaluasi pihaknya bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melaksanakan redesain sistem penganggaran.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI terkait Reformasi Penganggaran dalam RAPBN 2021 dan Pagu Indikatif Kementerian Keuangan pada RAPBN 2021.

"Tantangan reformasi dan kebutuhan dalam memperbaiki kualitas anggaran memunculkan inisiatif untuk melakukan redesain sistem penganggaran yang sebetulnya sudah dimulai sejak 2020, tapi karena COVID-19 kita terdisrupsi luar biasa," katanya di Jakarta, Selasa.

Sri Mulyani mengatakan hasil evaluasi pertama adalah program belanja pusat dan daerah tidak sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak bisa optimal.

Ia mencontohkan tidak sinkronnya koordinasi terjadi pada penganggaran mengenai dana alokasi khusus (DAK) fisik mengenai pembangunan jalan antara prioritas jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan kota.

"Itu perlu sinkronisasi yang tentu manfaatnya lebih baik daripada dialokasikan dan direncanakan secara tidak terkoordinasi," ujarnya.

Kedua yaitu program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda sehingga sulit untuk dikonsolidasikan termasuk terkait pengentasan kemiskinan, kesehatan, hingga pendidikan.

"Itu sering harus dilakukan sinkronisasi lagi dari dokumen anggaran di Bappenas dan perencanaan di K/L masing-masing dengan program DIPA-nya yaitu penganggarannya," katanya.

Ketiga adalah rumusan nomenklatur program dan outcome dari sebuah program tidak secara langsung atau bersifat normatif sehingga sulit untuk menghubungkan output dan outcome dengan penganggarannya.

"Bagaimana kita bisa supaya nilai tukar petani di atas 100. Namun, kalau kita lihat program-program itu isi dan deskripsinya normatif seperti bagaimana menyejahterakan petani yang tidak terukur," jelasnya.

Keempat adalah informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit untuk dipahami oleh publik.

"Sering ada dokumen anggaran isinya terlalu normatif dan banyak deskripsi sehingga memunculkan kesulitan untuk akuntabilitas terutama untuk tracking efisiensi,” ujarnya.

Sri Mulyani berharap melalui adanya redesain sistem penganggaran akan mampu memperjelas hubungan antara program, kegiatan, output, dan outcome.

Selain itu, redesain sistem penganggaran juga dipercaya dapat meningkatkan sinergi antarunit kerja eselon I atau antar-K/L dalam mencapai sasaran pembangunan sehingga efisiensi belanja lebih maksimal.

"Ini semua butuh suatu sinergi kalau anggaran dikotak-kotakkan di masing-masing eselon I dan bukan berdasarkan tujuan bersama maka biasanya uang jadi kaku. Lewat reformasi diharapkan sistem IT semakin terintegrasi dan organisasi jadi efisien," katanya.

mbahsas tro

11 Januari 2021

terlebih dahulu dilakukan pemetaan kebutuhan oleh pemda, kemudian dipadukan dengan kebutuhan nasional. jangan lagi K/L punya kepentingan sendiri-sendiri.

0 0 Balas Laporkan
mbahsas tro

11 Januari 2021

harusnya sudah dari dulu sebelum bu sri jadi menteri, tapi karena saling mempetahankan ego sektoral, maka tidak bisa dilakukan. mudah mudahan bu sri berhasil melakukannya. belanja untuk daerah yang berasal dari berbagai jenis (transfer, belanja pusat (dekon TP), hibah, pinjaman dll) sudah seharusnya dikoordinir oleh satu unit.

0 0 Balas Laporkan