Semua sumbangan dan bantuan untuk korban Kerinci akan diawasi dan diaudit oleh BPKP, selain banyak, bantuan hingga kini terus mengalir," katanya saat dihubungi dari Kota Jambi, Selasa.
Pemkab Kerinci akan meminta langsung kepada BPKP untuk mengaudit bantuan untuk korban gempa Kerinci, langkah ini dilakukan untuk menghindari penggelapan dana bantuan gempa.
Wabup menegaskan pengawasan dan audit dari BPKP ini juga ditujukan untuk menjawab pertanyaan masyarakat yang sering curiga dana bantuan dikorupsi oleh oknum tertentu dan tidak sampai pada berhak.
"Jika memang ada yang masih korupsi juga, Pemkab bersama pihak terkait tidak akan segan-segan menindaknya," tegas Rahman.
Ia mengakui dirinya sudah mengikuti rapat kabinet terbatas soal tanggap bencana gempa Sumatra di Jakarta, dalam rapat itu Rahman Wabup memaparkan kerusakan akibat gempa dan taksiran kerugiannya.
Taksiran kerugian itu yang akan dijadikan dasar pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuannya ke Kerinci.
"Nanti ada tim dari departemen yang melakukan survei ke Kerinci mengkaji berapa layaknya Kerinci diberi bantuan," katanya dan menambahkan Pemkab Kerinci tidak mengajukan nilai yang ingin dibantu oleh pemerintah pusat.
Ketika disinggung soal isu yang mengatakan bahwa data kerusakan akibat gempa di Kerinci merupakan rekayasa agar mendapatkan bantuan banyak, dibantah keras oleh Rahman.
Data diajukan merupakan realita di lapangan yang dihimpun Kesbanglinmas dan pihak terkait.
"Untuk apa kami merekayasa atau membesar-besarkan data kerusakan akibat gempa Kerinci," ujarnya.
Diharapkan isu tersebut tidak berkembang karena bisa menganggu ketenangan warga Kerinci, yang saat ini butuh bantuan dan berusaha bangkit dari trauma akibat gempa.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
