Dishub Kota Bandung: Hari bebas kendaraan bermotor belum bisa digelar

Kami masih kerepotan karena masih berdesak-desakan kemudian protokol kesehatannya juga tidak diterapkan

Bandung (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Jawa Barat, belum membolehkan hari bebas kendaraan bermotor dan malam bebas kendaraan bermotor digelar di kota itu selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masih berlangsung.

Kepala Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) Dishub Kota Bandung, Asep Kuswara mengatakan kegiatan tersebut dinilai masih riskan untuk digelar dan sampai saat ini, pihak pemerintah juga belum mendiskusikan soal itu.

"Kita belum tau kapan (bisa digelar), masalahnya protokol kesehatannya juga kalau hari bebas kendaraan bermotor dan malam bebas kendaraan bermotor kan sulit," kata Asep di Bandung, Senin.

Di luar kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (car free day/CFD) saat ini, menurutnya, juga sudah ramai masyarakat yang bersepeda ketika akhir pekan di jalanan Kota Bandung.

Menurutnya, petugas juga mengalami kendala untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan terhadap pesepeda tersebut.

"Kami masih kerepotan karena masih berdesak-desakan kemudian protokol kesehatannya juga tidak diterapkan, tidak pakai masker. Itu baru sebatas bersepeda apalagi kalau kita tutup arus lalu lintas (CFD)," katanya.

Menurutnya, diskusi mengenai persiapan CFD maupun malam bebas kendaraan bermotor (car free night/CFN), akan dilaksanakan ketika Kota Bandung sudah dinyatakan berstatus zona hijau. Sedangkan saat ini Kota Bandung masih berstatus zona kuning dan masih melaksanakan PSBB proporsional.

"Nanti kita akan bicarakan. Apakah CFD dua Minggu sekali atau di CFN satu bulan sekali, nanti kita bicarakan lagi," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengimbau kepada setiap daerah agar melaksanakan terlebih dahulu simulasi apabila ada sektor yang akan dilonggarkan, termasuk kegiatan CFD.

"Sesuai arahan Bapak Presiden sebaiknya kalau akan mengurangi pembatasan untuk sektor-sektor tertentu harus ada simulasi, baru nanti kalau dipastikan semua aman terkendali terutama untuk protokol kesehatan," kata Muhadjir.