Aburizal Bakrie Nilai Kalla Sudah Memihak

Kampar, Riau, (ANTARA News) - Kandidat Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menilai, Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla (JK) sudah kelihatan memihak salah satu pesaingnya dalam perebutan posisi puncak pimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut.

Ia mengatakan itu dalam konperensi pers di sela-sela penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Hotel Labersa, kabupaten Kampar, sekitar limabelas menit dari Pekanbaru, ibukota Provinsi Riau, Selasa siang.

"JK sudah kelihatan memihak. Tetapi saya dengar dan saya tanya, katanya tidak demikian. Jadi, saya anggap itu pendapat pribadi," kata Aburizal Bakrie.

Dia sendiri merasa yakin terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2009-2014, karena saat ini timnya mengklaim telah didukung 386 DPD (II dan I).

Perbincangan hangat tentang posisi JK memang terus menjalar di kalangan 1.600-an peserta resmi Munas, juga lebih 10.000 `penggembira` dari seluruh Indonesia yang datang ke Riau, terutama menyimak isi utama pidato pembukaan Munas, Senin (5/10) malam.

Dalam pidatonya, JK dengan jelas menyatakan, Partai Golkar memang tidak terbiasa jika berada di luar kekuasaan. "Tetapi, tidak biasa juga meminta-minta kekuasaan," tandasnya.

JK juga menyorot kritis kelompok elite Partai Golkar yang tidak mau bersatu padu memenangkan partai itu pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 ini.

Atas pernyataan JK, para pendukung utama Aburizal Bakrie, termasuk Akbar Tanjung (mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar) mengritik keras, dengan menyatakan JK sudah tidak konsisten dengan akan mengarahkan partai itu menjadi oposisi.

Namun, kepada pers, Aburizal Bakrie juga menilai, pernyataan JK itu merupakan pendapat pribadi.

"Bagi saya, Partai Golkar harus mandiri, juga bebas berpikir bagi kadernya, dan mandiri berkarya," ujarnya.

Sedangkan Akbar Tanjung pada kesempatan itu menganggap, pendapat JK dalam pidato pembukaan Munas sebenarnya tidak perlu dilontarkan.

Ia malah menganggap JK tidak konsisten dengan Munas Tahun 2004 di Bali.

Karena, menurutnya, waktu itu pihaknya ingin Partai Golkar berada di luar pemerintahan, tetapi ketika JK terpilih sebagai Ketua Umum DPP, ternyata membawa partai itu mendukung pemerintah.

"Kok sekarang justru JK ingin Partai Golkar di luar pemerintahan? Pendapat itu perspektif pribadi. Bukan perspektif partai. Kalau pemerintah minta kader Partai Golkar di kabinet, mengapa tidak," tandas Akbar Tanjung.(*)