Mendes PDTT: Petani dan buruh tani penerima terbanyak BLT Dana Desa

Ini selaras dengan kondisi desa-desa kita yang memang mayoritas adalah kawasan atau lahan pertanian

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan penerima terbanyak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah para petani dan buruh tani yang banyak tinggal di pedesaan.

"Karena memang kenyataan di desa paling banyak itu (petani)," kata Mendes Halim atau lebih akrab disapa Gus Menteri dalam konferensi pers tentang penyaluran BLT Dana Desa melalui webinar di Kemendes PDTT Jakarta, Senin.

Kemendes PDTT mendata total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sampai dengan 21 Juni 2020 ada sebanyak 7.181.331 KPM.

Berdasarkan pekerjaan masing-masing kepala keluarga (KK) yang menerima manfaat BLT Dana Desa, 6.297.025 di antaranya adalah berasal dari keluarga petani atau buruh tani yang terkena dampak akibat pandemi COVID-19.

Angka itu setara dengan 88 persen dari total 7.181.331 keluarga yang menerima manfaat BLT Dana Desa.

"Ini selaras dengan kondisi desa-desa kita yang memang mayoritas adalah kawasan atau lahan pertanian," ujar Mendes.

Kemudian, KPM yang berasal dari keluarga nelayan atau buruh nelayan ada sebanyak 315.028, atau setara dengan 4 persen dari total KPM BLT Dana Desa.

Berikutnya, keluarga buruh pabrik yang menerima bantuan itu sebanyak 138.754 atau 2 persen, guru sebanyak 36.179 atau setara 1 persen, dan pedagang serta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 394.345 atau setara 5 persen dari total KPM.

Sementara itu, Mendes berharap penyaluran BLT Dana Desa tahap pertama dapat selesai semua pada Juni ini, sehingga penyaluran BLT Dana Desa tahap kedua pada bulan berikutnya dapat lebih difokuskan dan dipercepat.

"Penyaluran BLT tahap kedua untuk triwulan pertama sudah berjalan, bahkan sudah ada juga yang sudah masuk pada penyaluran bulan ketiga triwulan pertama. Bulan juli yang akan datang kita akan masuk pada atau mulai penyaluran pertama triwulan kedua dengan nominal Rp300 ribu per KPM," kata Mendes.