Akademisi Untad : Jangan sampai pilkada jadi kluster penyebaran COVID

Palu (ANTARA) - Akademisi Universitas Tadulako (Untad) Palu, Dr Irwan Waris, di Palu, Senin, mengingatkan kepada penyelenggara pemilu di Sulawesi Tengah terkait pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, agar tidak menjadi sumber atau kluster baru penyebaran COVID-19.

"Ini perlu dipersiapkan dengan matang, dipersiapkan sebaik mungkin. Karena jangan sampai pilkada menjadi kluster baru penyebaran corona jenis baru (COVID-19)," ucap Irwan Waris.

Pakar Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Untad ini mengemukakan, penyelenggara pemilu perlu mengantisipasi beberapa tahap penting yang biasanya menghadirkan masa dengan jumlah banyak.

Tahap-tahapan itu seperti pendaftaran dan penetapan pasangan bakal calon kepala daerah.

"Nah, di tahapan ini biasanya para kandidat membawa konstituennya, membawa massanya. Ini perlu dicarikan jalan keluarnya, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan," ujar dia.

Berikutnya, tahapan kampanye yang menurut Irwan Waris menjadi satu tahapan yang sangat penting, dalam pelaksanaan pilkada, pemilu dan pileg.

Karena di tahapan inilah, masyarakat bisa mengenal, mendalami program dan gagasan pembangunan yang disampaikan oleh calon kepala daerah.

"Ini juga biasanya melibatkan massa yang banyak. Nah, perlu ada langkah taktis, mendesain kampanye tersebut dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan," sebutnya.

Ia menyarankan, untuk meminimalisir penyebaran virus corona, maka tahapan pelaksanaan pendaftaran dan penetapan bakal calon menjadi calon, perlu didukung dengan ketersediaan instrumen digital dan elektronik.

"Mungkin dibatasi masa yang datang, namun juga perlu disebarluaskan mengenai pesta pendaftaran dan penetapan bakal calon melalui sistem digitalisasi dan elektronik atau online, agar mereka yang tidak datang bisa melihat kandidatnya mendaftar," ujarnya.

Begitu juga dengan tahapan pelaksanaan kampanye yang harus dirancang agar substansi dari pilkada tetap tercapai, sedangkan penyebaran virus corona dapat diminimalisir.

"Pilkada sebagai wujud kedaulatan rakyat, salah satu isinya yaitu partisipasi politik, yang harus harus dilaksanakan dalam demokrasi," kata dia.