Selain itu mereka juga mengritik pelaksanaan Munas di Riau yang diduga banyak menggunakan fasilitas negara, karena itu HMI meminta biaya pelaksanaan Munas ini di audit tim independen.
"Banyak agenda yang mestinya diselesaikan oleh para petinggi Golkar dalam Munas ke VIII di Pekanbaru ini, jangan hanya sekedar mencari siapa ketua umum," kata Koordinator Lapangan HMI, Ary Nugraha.
Menurut Ary yang membacakan pernyataan sikapnya di pinggir jalan Sudirman yang tengah ramai dilalui para pejabat dan petinggi Golkar yang akan menuju lokasi Munas di Hotel Labersa, ada empat agenda besar yang harus jadi perhatian Golkar.
Pertama, apakah peran kader Golkar di pemerintahan dan Parlemen mampu melahirkan kebijakan yang pro rakyat. Kedua, apakah partai Golkar berkomitmen untuk tidak melakukan pembodohan politik pada masyarakat. Ketiga, apakah partai Golkar berkomitmen memberantas korupsi serta keempat, apakah partai Golkar berani memecat kadernya yang terlibat korupsi.
Menurut Ary, empat agenda yang disampaikan HMI ini adalah hal nyata yang harus dijawab Partai Golkar dalam Munas kali ini.
"Munas mestinya mengagendakan program ke depan demi rakyat, bukan hanya sekedar memilih siapa jadi ketua umum," ujar Ary.
Untuk menjawab empat agenda yang diajukan HMI ini, maka HMI Riau-Kepulauan Riau memberikan tiga pernyataan sikap, yakni, merekomendasikan kepada Partai Golkar supaya memecat kadernya yang terlibat korupsi dan ilegal loging.
Kemudian merekomendasikan kepada elite Partai Golkar di parlemen untuk tidak melahirkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat serta merekomendasikan kepada elite Partai Golkar untuk memperjuangkan krisis listrik di Sumatra.
Meskipun banyak aparat, tetapi aksi HMI ini tidak mendapat larangan dan usai membacakan pernyataan sikap mereka membubarkan diri dengan tertib.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
