Beliau meminta penjelasan tentang kondisi terakhir berkaitan pengurangan PSBB di beberapa daerahJakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, untuk melaporkan situasi terkini pandemi COVID-19 setelah pengurangan Pembatasan Sosial Berskala Besar di beberapa daerah.
"Yang pertama Beliau meminta penjelasan tentang kondisi terakhir berkaitan pengurangan PSBB di beberapa daerah. Intinya masih terkendali atau tidak," ujar Muhadjir di Jakarta, Senin.
Baca juga: Menko PMK sebut pesantren bisa jadi tempat teraman dari COVID-19
Muhadjir mengatakan ketika mengurangi pembatasan, otomatis terdapat konsekuensi-konsekuensi, termasuk kemungkinan kenaikan kasus.
Dalam pertemuan itu Muhadjir menyampaikan pertimbangan kepada Presiden bahwa pilihan yang diambil harus berimbang antara keharusan memulihkan ekonomi serta harus tetap berupaya agar kurva COVID-19 tidak kembali naik, atau setidaknya landai.
Baca juga: Menko PMK: Jangan sampai pasar di Indonesia seperti di Beijing
"Tapi pilihan kan tidak bisa (selalu) keduanya. Di lapangan dalam momen-momen tertentu harus memilih salah satu," ujar Muhadjir.
Meskipun demikian, Muhadjir menyampaikan berdasarkan laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, saat ini perkembangan penanganan masih terkendali.
Baca juga: Menko PMK tinjau kesiapan layanan RSHS dalam masa normal baru
Dalam pertemuan itu Muhadjir juga menyampaikan kepada Presiden bahwa Indonesia sudah memproduksi alat tes COVID-19, Polymerase Chain Reaction (PCR) secara mandiri.
"Kemarin saya ke Bio Farma, di sana mereka memproduksi 50 ribu setiap minggu. Kalau itu bisa dilipatgandakan sampai 2 juta sebulan, maka bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Beliau (Presiden) sangat mendukung," ujar dia.
Baca juga: Menko PMK: Akan ada perbaikan 20 juta nama dalam data terpadu
Salah satu sarana yang akan digunakan untuk memproduksi PCR yaitu gedung yang sebelumnya digunakan sebagai laboratorium vaksin flu burung.
"Nanti kita ubah menjadi gedung produksi PCR. Presiden sudah setuju, nanti kita koordinasi dengan BUMN, PUPR dan Menkes agar PCR betul-betul bisa diproduksi dalam negeri. Terlebih banyak jenis PCR, sering tidak kompatibel dengan reagen ekstrasinya," jelas dia.
Baca juga: Menko PMK percepat tes PCR COVID-19
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2020
