Pemerintah Segera Bentuk Badan Rehabilitasi Sumbar

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah segera membentuk badan khusus rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan keadaan di Sumatra Barat yang porak-poranda akibat gempa 7,6 skala richter 30 September lalu.

Mantan Kepala Badan Rehabilitas dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias Kuntoro Mangkusubroto usai rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan di Jakarta Senin mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan agar dicari suatu format organisasi tepat untuk rekonstruksi dan rehabilitasi di Sumbar.

"Jadi arahan beliau (Presiden-red), coba cari satu format yang tepat mengenai bagaimana rekonstruksi, organisasi macam apa yang tepat untuk melakukan rekonstruksi," katanya.

Menurut dia, format organisasi tersebut akan dirapatkan oleh Badan Pembangunan Nasional (Bapenas) bersama dengan Departemen Keuangan pada Selasa (6/10).

Dalam arahannya sebelum memulai rapat kabinet terbatas, Presiden Yudhoyono menginginkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumbar meniru pola di Aceh dan Yogyakarta.

Kuntoro mengatakan, bentuk badan rehabilitasi seperti itu yang akan melaksanakan pembangunan kembali di Sumatra Barat.

"Tapi pastinya kita tunggu besok saja," kata Kuntoro.

Sementara itu, Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif mengatakan, rapat kabinet belum membicarakan anggaran yang dibutuhkan untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ia memperkirakan pembangunan kembali rumah penduduk yang rusak akibat gempa akan selesai dalam waktu enam bulan.

Sedangkan pelayanan sosial di Sumaera Barat diperkirakan pulih kembali dalam waktu dua tahun.

Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatra Barat, kata dia, akan dilakukan tanpa perlu menunggu tahap tanggap darurat selesai dalam dua bulan ke depan.

Menurut Syamsul, saat ini kehidupan sosial ekonomi di Padang sudah mulai pulih, ditandai dengan pasok listrik sudah mencapai 81 persen dan air bersih 60 persen.

BNPB, lanjut dia, akan memulai verifikasi data kerusakan melalui pejabat daerah yang melakukan pendataan.

"Jadi kita garap bulan ini, dan itu kita berharap agar kabupaten dan provinsi melaporkan berapa kerusakan yang ada di wilayahnya. Setelah itu bau tahapan verifikasi dari pusat," katanya Syamsul.

Ia merinci data korban yang dikumpulkan oleh BNPB sampai Senin pagi adalah 608 orang tewas, hilang 433 orang, luka berat 596 orang, luka ringan 897 orang. Sedangkan jumlah pengungsi mencapai 736 orang.

Rumah penduduk yang rusak berat mencapai 88.272, rusak sedang 43.323, dan rusak ringan 47.076.

Dalam rapat kabinet terbatas, Presiden Yudhoyono sempat menyampaikan kegusarannya karena jumlah data korban berbeda-beda dimuat oleh media massa.

Bahkan, jaringan televisi berita Amerika Serikat, CNN, menyebutkan korban tewas mencapai 4.000 orang.

Syamsul mengatakan, untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya telah memberlakukan prosedur tetap dengan menggelar konferensi pers dua kali setiap hari pada pagi dan sore untuk menyampaikan data terbaru kepada media massa.

"Saya juga tidak mengerti kalau ada laporan seperti itu, yang terlalu menyimpang itu. Nanti kan ada kesan Indonesia membesar-besarkan untuk bantuan," demikian Syamsul.
(*)