Pemerintah Harus Lebih Perhatikan Sektor Riil

Bogor (ANTARA News) - Pemerintah disarankan harus lebih meningkatkan perhatian dan keberpihakan terhadap pengembangan sektor riil, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengikis kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, kata pakar ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Dr Hermanto Siregar.

Dalam perbincangan dengan ANTARA di Bogor, Jabar, Minggu, ia menilai ada kecenderungan keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan sektor
riil melemah.

Hal tersebut, menurut dia, lantaran terlalu kuatnya arus untuk memperkuat ekonomi makro yang berbasis pada moneter dan fiskal.

"Bila perekonomian nasional hanya difokuskan pada penguatan moneter dan fiskal akan sangat berbahaya bagi rakyat karena akan semakin melebarkan ketimpangan," kata Hermanto Siregar, yang juga Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan IPB.

Lebih lanjut, pakar ekonomi IPB yang sering dimintai masukan mengenai kebijakan ekonomi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut mengingatkan, perekonomian yang hanya berbasis moneter dan fiskal sangat padat modal.

Konsekuensinya, sektor-sektor riil yang padat karya dan menjadi tulang punggung perekonomian rakyat akan terabaikan.

"Kalau pemerintah menggunakan 'kaca mata kuda' yakni hanya
memerhatikan UU, pemerintah akan egois, tidak pro rakyat. Pemerintah hanya akan memerhatikan inflasi, sedangkan sektor mikro akan ditinggalkan," kata pembimbing SBY saat menempuh program doktor (S3) di IPB beberapa waktu lalu.

Karena itu, ia menyarankan agar kebijakan perekonomian masa mendatang dikelola secara lebih seimbang.

Perhatian terhadap penguatan sektor padat modal, katanya, harus diimbangi oleh kebepihakan pada penguatan padat karya dengan cara pembangunan sektor makro berbasis mikro.

Dengan begitu, sektor pertanian maupun industri pengolahan akan mendapatkan kesempatan untuk menggeliat sebagai tulang punggung perekonomian rakyat.

Paradigma baru pembangunan nasional yang digagas Presiden SBY berupa strategi "triple track" yaitu 'pro growth', 'pro job', dan 'pro poor', dinilai Hermanto sebagai solusi guna mewujudkan pembangunan dan pemerataan secara bersamaan.

Bila dijalankan dengan konsisten, paradigma baru pembangunan nasional dapat menjawab kebutuhan bersama untuk menciptakan lapangan kerja dan memutar sektor riil untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, demikian Hermanto Siregar.(*)