"Kita harapkan pemantiknya itu COVID-19," kata Siti dalam diskusi daring yang disiarkan pada akun Youtube Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia - LIPI di Jakarta, Jumat.
Baca juga: KPU: Pilkada 2020 fondasi penting untuk pemilu masa depan
Siti mengatakan kurang baiknya komunikasi dan sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan 'penyakit lama'. 'Penyakit' itu kemudian terlihat lagi saat COVID-19 datang ke Indonesia.
Namun, mau tidak mau dan suka tidak suka, COVID-19 menjadi pembelajaran berharga bagi pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/ kota untuk mengambil kebijakan yang matang sebelum disampaikan kepada masyarakat.
Sebab, komunikasi di era demokrasi itu tidak bisa hanya berjalan satu arah. Namun, perlu adanya komunikasi dua arah agar terciptanya nuansa pelibatan masyarakat dalam kebijakan tersebut.
Baca juga: DPD siap evaluasi Pilkada 2020
Sehingga, kata Siti, peran masyarakat nanti tidak hanya untuk diminta datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan untuk mencoblos saja.
"Itu tidak cukup," kata Siti.
Menurut Siti, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan negara melalui lembaga eksekutif, baik di pusat dan di daerah, harus dikawal oleh warga negaranya sebelum kebijakan itu dieksekusi sedemikian rupa.
"Sehingga betul-betul ada nuansa pelibatan masyarakat. Karena tidak mungkin di negara manapun, permasalahan diselesaikan pemerintah sendiri. Ndak mungkin. Jadi pelibatan masyarakat itu suatu keniscayaan, karena warga negara itu punya hak, begitu ya, dan kewajiban," kata Siti.
Baca juga: Pengamat: Pilkada di tengah COVID-19 rawan politik uang
Baca juga: KPU terima 456.256 pemilih pemula DP4 tambahan untuk Pilkada 2020
Baca juga: DPR bahas PKPU Pilkada protokol kesehatan COVID-19 pekan depan
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2020
